Mohon tunggu...
Amak Syariffudin
Amak Syariffudin Mohon Tunggu... Jurnalis - Hanya Sekedar Opini Belaka.

Mantan Ketua PWI Jatim tahun 1974

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Cuti yang Luar Biasa

25 Juni 2022   08:25 Diperbarui: 25 Juni 2022   08:32 158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(KOMPAS.COM/ADE MIRANTI)

Seumur-umur saya (92 th), baru sekarang ada cuti yang luar biasa. Untuk wanita-pekerja/karyawati. RUU KIA (Perburuhan) disahkan jadi inisiatif DPR-RI minggu lalu memberi hak cuti melahirkan selama 6 bulan (52 minggu). Setengah tahun! Sedangkan sang suami yang isterinya melahirkan itu, hak cuti 40 hari. Maksudnya, untuk membantu dan menunggui sang isteri yang melahirkan itu.

 Memang istimewa saat Ketua DPR itu wanita, Puan Maharani. Alasannya, beberapa negara (maju) diluarnegeri juga menerapkan jangkawaktu yang sama untuk wanita-pekerja yang melahirkan.

Tetapi keputusan itu juga masih menjadi masalah pro dan kontra. Yang pro sudah jelas siapa saja. Tetapi yang kontra, selain beberapa pengamat sosial-ekonomi, tentu saja para pengusaha alias para majikan yang mempekerjakan para karyawati itu ditinjau dari masalah produksi usaha mereka.

Kalau alasan beberapa negara diluarnegeri menerapkan itu, adalah negara-negara maju, dimana perusahaan/industri mereka ditopang mekanisasi yang lengkap. Jadi, selama wanita-pekerja itu cuti, produksi tidak berkurang karena bisa digantikan oleh teknologi mekanisasi tersebut.

Ada sesuatu yang rada mengganjal antara UU KIA itu dengan maksud Pemerintah untuk menarik banyak industri (yang diperlukan) dari luarnegeri.Maksudnya, agar kemajuan teknologi bakal memenuhi negara kita, lalu hasilnya akan memberi kemajuan masalah sosial-ekonomi negara dan banyaknya tenagakerja yang bisa diserap.

Namun wajarlah apabila para calon penanam modal luarnegeri yang akan mendirikan industrinya di Indonesia tentu akan meneliti lebih dulu berbagai urusan pelancaran izin, kondisi daerah dan harga lahan serta masalah aturan perburuhannya. Tentu saja bakal juga mempertimbangkan mengenai hak cuti bagi wanitapekerja itu. Ada cara-cara mungkin bisa ditempuh demi efisiensi produknya, antaralain mengecilkan jumlah wanita sebagai karyawannya, menggunakan sebanyak mungkin peralatan yang masinasi(machinery) atau robotisasi.  

Sementara itu, para pengusaha kita yang besar maupun yang berukuran kecil, kalaulah berani dan boleh berargumentasi keberatan  atas masacuti itu, mungkin saja punya jalan antaralain:

(1) Karena pentingya proses produksi perusahaannya, bidang tugas dan jabatan karyawati yang cuti 6 bulan itu harus diisi agar operasionalnya tetap berjalan.

(2) Dengan begitu jabatan yang bercuti itu digantikannya. Kalau nanti masuk-kerja, menjadikan tidak lagi memegang fungsi jabatan yang pernah dipegangnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun