Sudah Melebihi India, Ya Ampun.....

Kalau dua bulan lalu pemerintah Republik India menjadi bahan olokan dan dihindari negara-negara seluruh dunia karena penderita covid-19 berikut varian barunya yang disebut 'Delta' merebak, menjadikan rumah-rumah sakitnya penuh sesak sampaipun banyak jenasah tak sempat dibakar dan dihanyutkan saja di Sungai Gangga, kini justru peringkat pertama di India itu berpindah ke Indonesia. Karena penderitanya sudah melampauinya. 

Terutama paling mencolok di Jakarta, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Jakarta saja tenaga pemakaman bekerja 24 jam sehari, karena yang dimakamkan disana seharinya mencapai lebih dari 150 orang/hari.  Untung masih dibumi. Bukannya terpaksa dialirkan di sungai Ciliwung, karena hal demikian benar-benar melanggar budaya kita dan agama.

Apabila ada orang yang kurang yakni betapa para tenaga Kesehatan, yakni para dokter dan perawat sampaipun petugas pemulasaran (wafat) yang setiap saatnya pontang-panting dalam tugas perawatannya, bisa menyaksikan sendiri ke lokasi-lokasi (antara lain Instalasi Gawat Darurat) di rumah-rumah sakit yang menampung pasien covid-19. 

Selain padatnya pasien dan gawatnya penularan virus itu, tidak salah kalau 35 dokter meninggal (1-9 Maret 2021), atau berjumlah 458 orang dokter meninggal sejak Maret 2020-Juli 2021. Atau Tenaga Kesehatan (makes) sudah meninggal lebih dari 1.183 selama ini.

Kalau sekarang nama Indonesia dikenal meluas oleh banyak rakyat di beberapa negara yang sebelumnya takt ahu menahu negara kita, itu bukan karena menjadi terkenal karena produk atau kerja lainnya, tetapi karena berpenderita terbanyak nomor 2 didunia. Istilah orang Belanda, Indonesia bukannya 'bekend' (terkenal baik) tetapi 'berucht' (terkenal buruk). Ya ampuun, deh.

Jangan salahkan Pemerintah. Pemerintah melalui berbagai saluran/media sudah mengusahakan bermacam penjelasan, himbauan dan larangan. Akan tetapi sebagian masyarakat ada yang tak percaya, tak patuh, sombong dan merasa kebal, sehingga dalam acara-acara menjelang, sewaktu atau pasca Lebaran,  tindakan mudik atau kegiatan-kegiatan yang tidak mematuhi prokes, tetap dilakukan mereka. 

Dampaknya adalah  sekarang ini. Terutama menerpa masyarakat diseluruh provinsi di Jawa dan Bali. Sampaipun dengan berat hati Pemerintah harus melaksanakan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali disamping vaksinasi beberapa jenis obat (Sionva, Moderna dan lain-lain) adalah bentuk betapa Pemerintah sekuat tenaga menekan covid-19. 

Jadi, kalau ada suara bahwa Pemerintah "gagal" menangani pandemi covid-19, tidak bisa disalahkan kalau yang berbivara itu adalah demi politik dan partai-politiknya yang tidak diikutkan dalam pemerintahan, meski sebelumnya memegang pemerintahan yang tidak berani menerapkan program BPJS. Baru dalam pemerintahan Joko Widodo program yang memberi kesejahteraan kesehatan tersebut dilaksanakan berikut resikonya. 

Juga suara seseorang mantan menteri (dari pemerintahan yang lalu itu)yang juga tak dipilih lagi jadi menteri dalam dua kali Kabinetnya Joko Widodo, mengritik bahwa program Vaksinasi Gotongroyong adalah "memalukan", Juga karena yang bersangkutan meski punya badan-usaha tetapi terkenal pelit dan sewaktu menjadi menteri debutnya adalah membubarkan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), menjadi selain sakit hati juga tidak ingin rugi demi membiayai sebagian dari biaya vaksinasi buat para karyawannya atau stafnya yang perlu divaksinasi.