Stok Cukup dan Impor Beras

Hampir dari tahun ke tahun kasus macam ini terjadi. Kalangan petani dan beberapa pejabat daerah menyatakan, stok beras hasil dari panen raya mencukupi untuk kepentingan nasional. Tetapi, menurut perhitungan dan statistik yang dibuat oleh pihak sesuatu Kementerian, akan terjadi kekurangan stok beras nasional. Terutama dengan datangnya bulan Puasa dan  Idufitri.

Tahun ini silang pendapat itu terjadi lagi. Kementerian Perdagangan telah mengijinkan (antara lain Bulog) mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan stok  beras nasional. Keputusan yang menimbulkan reaksi beberapa kalangan. 

Sampai pun Gubernur Jawa Timur, Chofifah Indar Parawansa, ikut-ikutan sesumbar. Katanya stok beras mencukupi dan tidak perlu mengimpor beras. Tidak disebutkan berdasar penelitian atau statistik lembaga apa dia berani menyatakan begitu. Kalaulah untuk keperluan provinsinya sendiri, jelas berulang kali pada setiap musim panennya bisa dicukupi sendiri. Tapi kalaulah untuk stok nasional, terutama buat daerah-daerah yang minim memproduksi beras, masih perlu dipertanyakan.

Menteri Perdagangan, Mohamad Lutfi (20/3), ganti sesumbar, kalau kebijakannya mengimpor beras itu salah, siap untuk mengundurkan diri. Keberanian menyatakan demikian tentunya ada keyakinan sang Menteri, bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut didasarkan dari laporan stafnya berdasarkan catatan statistik dan lain-lain mengenai perimbangan antara stok beras yang ada meski panen raya dengan kebutuhan pangan (beras) bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan Menteri Pertanian, Syachrul Yasin Limpo, menyatakan kalau dari hasil panen raya ini stok nasional beras untuk bulan Ramadhan dan Idulfitri mencukupi. Dia tidak menyinggung stok nasional beras secara nasional.  

Kalaulah perbedaan pendapat demikian terjadi antara pihak Pemerintah dengan kalangan organsasi politik atau sosial dalam urusan pangan itu, hal demikian sebenarnya sudah wajar. Sebab, masing-masing mempunyai kepentingan. 

Pihak pejabat pemerintahan selain bertanggung jawab kalau sampai terjadi kekurangan stok pangan/beras dan terjadi kenaikan harga yang tak terkendali, juga mempertaruhkan nama, ukuran kemampuannya serta jabatannya. 

Pihak kelompok petani dalam urusan agar harga jual produksi berasnya tidak menurun, atau kalau bisa menaik. Pihak pedagang pangan (beras) ingin harga beras itu bisa tetap tinggi organisasi politik mau menunjukkan citranya sebagai "pelindung petani" demi popularitas partainya. 

Sementara itu, rakyat sebagai pihak yang menjadi obyek dalam urusan ketersediaan beras dan stabilitas harga (yang masuk akal), tahunya segalanya beres dengan ukuran kemampuan mereka untuk melakukan pembelian harga beras itu.

Tahun lalu saya pernah menulis masalah silang pendapat dan kebijakan masalah stok nasional beras dan impor beras, yakni hendaknya didasarkan pada hasil kajian yang mantap dan diakui oleh semua pihak tentang masalah pertanian (persawahan padi), produknya sampai dengan pasca panen dan produknya.