Benih Politik dalam Benih Lobster

KETIKA Susi Pudjiastuti menjadi Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi, keluarlah peraturannya: tidak mengijinkan ekspor benih lobster. Terkecuali lobster yang sudah dewasa. 

Alasan wanita yang memang bisnisnya perikanan di Pangandaran (Jabar) dan perusahaan penerbangan perintis itu, jangan sampai keberadaan lobster kita ludes karena benih itu dikembangkan diluar negeri, sehingga nantinya anak cucu kita kalau ke restoran memesan lauk lobster, udang karang laut (Nephropidae) itu harus asal impor dari negara Asean. Yang asal dari negara kita sudah tidak ada. Padahal  sumber ekspor lobster dewasa keseluruh dunia terbesar berasal dari Indonesia. 

Larangan Menteri KKP itu menuai protes dari beberapa tokoh pengekspor benih lobster. Malahan diam-diam jadi urusan politik. Ketika Kabinet Indonesia Maju pemerintahan kedua Jokowi dibentuk, Susy tidak lagi dipakai. Meskipun  banyak kebijakannya berkaitan dengan kepentingan nelayan dan peternak lobster masa kini dan depan, termasuk demi lingkungan hidup dan penjagaan kekayaan ikan dilaut kita dengan penghancuran kapal-kapal nelayan asing yang mencuri ikan diperairan Indonesia. 

Dalam pemerintahan baru, Prabowo Subianto selaku pimpinan partai Gerindra yang dalam Pemilu 2019 sebagai saingan Jokowi, justru berkolaborasi dengan Presiden Jokowi dan dia dijadikan Menteri Pertahanan. Tentu saja ada tawar-menawar. Namanya saja permainan politik  Salah satunya kedudukan Menteri KKP harus diserahkan ke wakil ketua umum Gerinda, Edhy Prabowo. Apa keistimewaan dia dalam bidang itu? Menurut data (sewaktu akan dilantik), dia protolan Akabri (Magelang) karena dianggap melanggar disiplin dan ditampung oleh Prabowo Subianto.

Ternyata sasarannya kini jadi jelas. Kebijakannya yang pertama, tidak lagi mengebom kapal-kapal pencuri ikan asal luar negeri. Alasannya tidak ada. Yang menyangkut ekonomi dan kondisi masa depan, membatalkan larangan ekspor benih lobster dan mengijinkan eksportir untuk mengekspornya. 

Jelas saja Susy Pudjiastuti secara terbuka menyatakan tidak setuju karena alasan-alasannya. Dia ungkapkan, dari segi ekonomi, tetap mengijinkan lobster diekspor, tetapi yang sudah dewasa. Menurutnya, malahan ekspor itu terus melonjak, membantah pernyataan Menteri Edy. Dalam grafis (data Trademap WTO), nilai ekspornya 2016 US$ 14,84 juta. Naik drastis dari tahun sebelumnya, US$ 7.09 juta. Dua tahun berikutnya jadi US$ 17,31 juta dan 2018 jadi US$ 28,45. Dibanding dengan ekspor Vietnam 2017 menjadi lebih kecil (US$ 6,11 juta) dan 2018 US$ 4,34 juta).    

Jawaban Menteri KKP, tidak bakal muncur dari kebijakannya. Sikap  kerasnya seperti yang terjadi sehingga keluar dari Akabri ditunjukkan. Kalangan pencinta lingkungan hidup dan yang sependapat dengan Susy Pudjiastuti terheran-heran, bahwa dengan dalih memajukan perekonomian melalui ekspor tanpa mempedulikan bagaimana kemungkinan yang bisa terjadi dimasa depan itu, memunculkan isyu politik dan urusan kekuasaan.

Beberapa pihak menyatakan, keputusan ijin ekspor benih lobster itu bernuansa politik. Takada yang membantah kalau kecurigaan nuansa demikian tidak benar. Saya sebagai rakyat biasa, menyaksikan gambaran "Indonesia Maju" sebagai program Kabinet Presiden Jokowi bisa-bisa tercemar oleh kepentingan ekonomis bernuansa politis seperti kebijakan Menteri KKP baru itu..

Mengapa? Ternyata 3 pengusaha besar ekspor benih lobster itu yang terutama dulunya melawan kebijakan Susy Pudjiastuti. Ternyata pula, kesemuanya pengurus partai Gerindra! Bisa dinyatakan "secara kebetulan" pilihan parpol itu menempatkan Menteri KKP dari parpolnya. Mereka dengan melenggang bisa melakukan ekspor benih lobster. Jadi tak salah ada yang mencium "bau politik" urusan itu. Bau unsur kekuasaan sebagai "pemberi hak" ekspor benih itu. 

Ada yang curiga, kok "kebetulan" saja sama-sama dalam satu parpol. "Bau" itu bisa meluas, apakah memilih jadi  Menteri kementerian tersebut memang dirancang memangkas kebijakan Menteri KKP sebelumnya. Memberi jalan keuntungan rekan separpol dalam urusan benih udang-karang. Bagi yang biasa mengkespor lobster dewasa, bisa saja ketir-ketir akan muncul "bau" kebijakan, harus dilakukan oleh eksportir yang "bersimpati" pada parpol bersangkutan. Siapa tahu?