Dalam kurun waktu 1,5 tahun ini, seluruh negara terkena dampak dari pandemi Covid 19. Banyak hal terjadi karenanya, salah satu dampaknya yaitu adanya pemutusan hubungan kerja yang semakin meningkatkan pengangguran di Indonesia, khususnya pada tahun ini. Badan Pusat Statistik mencatat meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 26,26% yaitu 8,75 juta orang pada Februari 2021 dibandingkan tahun lalu sebesar 6,93 juta orang. Hal yang sangat memprihatinkan ini diperparah dengan masuknya 8.700 orang TKA dari China per 18 Mei 2021
Jumlah yang tidak sedikit itu menimbulkan berbagai polemik di dalam masyarakat. Hingga seorang ekonom senior Faisal Basri angkat bicara dan mengatakan secara terang-terangan bahwa fenomena ini bukanlah hal yang benar. Ia menuturkan bahwa TKA China di Indonesia banyak yang bekerja sebagai petugas keamanan, pekerja bongkar muat, koki, montir, ahli statistik dan lainnya.
Jika dibandingkan dengan alasan Pak Luhut bahwa Indonesia belum memiliki tenaga ahli, itu merupakan omong kosong, tutur Faisal dalam “CORE Media Discussion Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan” hari Selasa minggu lalu.
Melihat dari banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia di mana di antaranya memiliki kompetensi sebagai tenaga ahli, keputusan ini merupakan jalan yang salah. Tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat secara kasat mata bahwa tenaga kerja lokal sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan saat ini.
Selain itu Faisal juga menegaskan bahwa TKA yang masuk ke Indonesia itu sebagai pekerja bukan sebagai turis. Keganjilan lain datang dari maraknya pendatang asing selama pandemi yang masuk ke Indonesia tidak menggunakan visa pekerja, melainkan visa turis yang menyebabkan pendatang asing tidak perlu membayar iuran dan pajak atas penghasilannya.
Pendapat Faisal ini bertentangan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menegaskan bahwa para TKA ini dibutuhkan Indonesia untuk membangun industri dalam negeri. Pada waktu itu yang bersamaan akan diadakan pula pelatihan bagi pekerja lokal Indonesia karena menurutnya SDM local belum mampu menangani proyek tersebut tanpa campur tangan asing.
"Ya memang teknologinya dari dia, teknologi maju nggak bisa dong kita kerjakan semua, jadi harus ada dia (TKA asal China)," kata Luhut.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada kontrol para TKA yang terlibat dalam proyek itu dan memperjelas bahwa nantinya 90% yang bekerja dalam proyek tersebut adalah orang Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat bergantung dengan TKA yang jika dilihat lebih banyak merugikan pihak Indonesia. Direktur International Studies Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan masuknya TKA China di tengan pandemi dan PPKM ini menggambarkan bahwa pemerintah lebih mementingkan sektor ekonomi daripada kesehatan.
Bukanlah hal yang tidak wajar memasukkan banyak TKA ke Indonesia di saat banyak warga lokal yang menjadi pengangguran dan membutuhkan pekerjaan di negaranya sendiri. Terlebih jika melihat bahwa SDM di Indonesia banyak yang mampu untuk bekerja dalam industri-industri yang diisi oleh TKA.
Oleh karena itu, Zulfikar turut mengingatkan pemerintah agar dapat melakukan negosiasi keberadaan TKA di Indonesia saat ini. Dan jika memang terpaksa harus terdapat TKA di dalam setiap proyeknya, maka harus dilakukan dengan selektif tentang jumlah dan penempatan kerjanya agar dapat memotong angka pengangguran dengan memberikan lapangan kerja untuk tenaga kerja lokal.
