Mohon tunggu...
Alviano Senda
Alviano Senda Mohon Tunggu... -

Saya adalah Alviano Senda

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Isu dan Kebijakan dalam Menanggulangi Permasalahan Kependudukan di NTT

3 Januari 2012   06:13 Diperbarui: 25 Juni 2015   21:24 1391
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Belakangan ini masalah kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menjadi masalah yang cukup merisaukan. Salah satu dampak dari masalah kependudukan di NTT yaitu telah mengakibatkan angka kematian ibu yang tinggi.

Secara garis besar terdapat beberapa aspek penting dalam pembangunan kependudukan di Indonesia, khususnya di NTT. Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, struktur  umur penduduk, kelahiran , kematian dan migrasi. Kedua berkenaan dengan kualitas penduduk seperti status kesehatan , tingkat pendidikan, dan kemiskinan. Ketiga adalah data dan informasi penduduk . Keempat adalah penyerasian kebijakan kependudukan .

Jika kita melihat dari aspek kuantitas penduduk , penduduk NTT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun , dari satu dekade ke dekade berikutnya dengan fluktuasi yang rendah tapi cenderung meningkat.

Hasil survei kependudukan yang telah dilakukan BKKBN menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi NTT mencapai 100.000 jiwa/tahun atau mengalami pertumbuhan sekitar 2,1 persen/tahun.  Diperkirakan pada 2045, jumlah penduduk NTT sudah mencapai sekitar delapan juta jiwa dari jumlah penduduk saat ini sekitar 4,6 juta jiwa.

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk NTT khususnya selama kurun waktu 2000-2010 merupakan akibat dari menurunnnya tingkat penggunaan alat kontrasepsi dari 60 persen pada tahun 1997, menjadi 50 persen pada tahun 2002/2003 dan bahkan terus menurun menjadi 42 persen pada tahun 2007 (SDKI, 2007) dan membawa NTT menjadi penyumbang peserta KB Nasional terendah ke -4 setelah Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Program KB praktis tidak berjalan efektif dalam upaya mencegah tingkat pertumbuhan penduduk khususnya di NTT, karena koordinasi kerja antara BKKBN pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengalami hambatan akibat pelaksanaan otonomi daerah.  Dengan adanya masalah kependudukan di NTT ini akan berdampak kepada semua aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, hingga ke aspek pertahanan keamanan.

Berkaitan dengan kondisi  kependudukan, ada 7 issu utama yang ada di NTT yaitu berkaitan dengan Kemiskinan dan Kesetaraan, Perempuan dan Anak Perempuan, Penduduk remaja, Kesehatan reproduksi, Lingkungan, Aging/Penuaan Usia dan yang terakhir adalah issu dengan Urbanisasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di NTT yang tergolong cepat ini patut menjadi bahan refleksi bagi semua masyarakat di daerah ini agar berupaya menekan tingkat pertumbuhan tersebut.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari masalah kependudukan di NTT yaitu bahwa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di NTT dikarenakan kontribusi dari masih tingginya TFR. Juga jumlah penduduk usia muda yang besar, sehingga menjadi beban pembangunan yang berat baik bagi keluarga maupun pemerintah sebagai akibat dari tingginya angka ketergantungan . Di NTT sendiri masih terdapat banyak angkatan kerja yang belum terserap oleh lapangan kerja, karena masih terbatasnya kesempatan kerja dan kualitas diri. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan penduduknya yang masih relatif rendah, begitupun derajat kesehatan masyarakatnya.

Selain kesimpulan yang dapat kita lihat di atas, jumlah penduduk miskin di provinsi ini juga masih cukup tinggi. Penduduk perempuan dan anak perempuan masih merupakan kelompok marginal , baik berkenaan  dengan peningkatan kualitas diri (pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan politik) maupun dengan hak-hak yang harus diperolehnya. Belum lagi kebutuhan akan rumah hunian oleh keluarga yang terus saja meningkat,  dampak dari bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga.

Oleh karena permasalahan kependudukan yang semakin meningkat setiap tahunnya, perlu dilakukan beberapa implikasi kebijakan seperti merevitalisasi peran program KB sebagai  upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Program KB merupakan investasi kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Dengan menciptakan keluarga kecil yang berkualitas akan menghasilkan keluarga yang berkualitas secara berkesinambungan. Karenanya perlu dibangun komitmen  untuk bersama-sama secara kemitraan menyukseskan pembangunan keluarga berimbang dan berkualitas.

Mengenai cara untuk menanggulangi kemiskinan, harus di mulai dari membangun citra diri. Adanya  komitmen dari diri sendiri untuk mau merubah diri , untuk itu maka perlu dimulai dari memberdayakan citra mulai dari mental , etos, kebiasaan dan budaya yang kurang kondusif dieliminis dan memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dan skill menuju kebaikan .

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun