Siapa sebenarnya yang berhak berpolitik?
Jika instansi pemerintah yang seharusnya netral dijadikan sapi perah oleh elit politik maka terjadilah penggemukan sapi-sapi baru dalam perpolitikan di Indonesia. Masyarakat semakin bingung, kepada siapa harus melapor jika terjadi pelanggaran. Apalagi pelanggaran yang sifat tipikor, Polri atau KPK, maukah mereka mengurusi  kasus-kasus baru tipikor tersebut. Tentunya sikap apatis akan muncul di masyarakat karena mereka asyik dengan strategi layaknya hukum rimba baru di negeri ini. Siapa yang kuat itu berkuasa, siapa yang berani mendompleng di partai politik dan pemerintah penguasa pasti kokoknya lebih keras.
Mengapa kedua kubu tidak mau cooling down, apakah mereka takut kehilangan taji untuk unjuk kekuatan atau apakah mereka sama-sama memiliki kartu AS dalam permainan ini.
Masih banyak hal-hal kecil yang harus diurus oleh KPK dan Polri dari pada mereka berkompetisi untuk mencari pembenaran dan saling sikut. Ayolah...KPK dan Polri, berdamai, kami masyarakat masih membutuhkan kalian berdua, kami lebih peduli kepada kalian dari pada partai politik yang menunggangi kalian.
Negeri ini membutuhkan kalian....jangan bertengkar demi sesuap nasi dengan biaya yang sangat mahal.
