Pemilih Norak, Kisruh Sistem Pilpres Indonesia, dan UUD1945

Suhu politik terus meningkat seiring dengan semangkin mendekatnya Pilpres 2024. Capres Nasdem, Anies Baswedan banyak menyedot perhatian media dan yang terkini berita kunjungannya ke Gibran.   Ganjar Pranowo walaupun memilih diam dulu tetapi media tetap gencar memberitakannya. 

Ridwan Kamil mendapat perhatian yang cukup tinggi walaupun tidak jelas "perahu"mana yang akan "disewanya." Berita Capres potensial yang lain, Prabowo Subianto dan Puan Maharani, timbul tenggelam, naik turun silih berganti dengan cepatnya.

Asumsikan salah satu dari nama-nama diatas akan berhasil melaju sebagai Capres dan memenangkan Pilpres 2024 itu. Presiden terpilih ini jelas akan tunduk pada ketua umum gabungan parpol pengusungnya. 

Ini tidak cukup sebab biasanya banyak Parpol lain yang akan bergabung. Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin didukung oleh tujuh Parpol Senayan, secara resmi, misalnya. Pemenang Pilpres 2024 bisa didukung oleh lebih dari tujuh Parpol dan katakan saja delapan Parpol.

Presiden terpilih itu bertendensi memiliki delapan bohir, perlu berbaik-baik dengan masing-masing ketua umum Parpol pendukung pemerintahannya. Antara lain, misalnya, presiden terpilih itu perlu mengakomodasi permintaan jatah menteri kabinet. Entah kapan mimpi kabinet ramping akan terwujud. Lebih menohok lagi, terlihat tendensi yang signifikan atas gagalnya untuk mencari the best available persons in the market untuk jabatan menteri kabinet.    

Implikasinya, banyak orang lain yang seharusnya lebih baik yang tidak diberi kesempatan. Jalannya roda dan kinerja pemerintahan menjadi tidak optimal, atau, bisa saja sangat buruk. 

Kondisi yang demikian dapat diibaratkan sebagai Satu kapal dasa nakhoda. Satu kapal nakhoda kembar saja bisa menabrak karang, apalagi delapan nakhoda. Kapan kita bisa sampai ke pulau harapan, Indonesia sejahtera dan hebat?

Bangun. Bersuaralah. Kini momentumnya sudah tiba. Rombak total sistem Pilpres Indonesia. Hapus presidential threshold. Buka pintu untuk Capres independen.

Berdayakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan sederhanakan sistem perwakilan nasional (MPR) menjadi dua kamar saja. Kamar pertama, Majelis Rendah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang sekarang. Kamar kedua adalah Majelis Tinggi adalah gabungan dari anggota DPD dan anggota "SEMUA GOLONGAN" (ASG). 

Anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat, seperti biasanya. Sedangkan Anggota Semua Golongan (ASG) perlu dijamin oleh konstitusi untuk ditetapkan berdasarkan hasil undian atau lotre. Siapa saja boleh ikut undian ini sehingga semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai anggota Majelis Tinggi R.I