Dari daftar ini ada dua nama yang ramai dibicarakan ketika kasus ini terbuka, yaitu Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh. Namun nama Anggelina Sondakh ramai kembali dibicarakan Pasca bebas setelah 10 tahun menjalani pidana penjara. Anggie, panggilan akrabnya, buka-bukaan soal keterlibatan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR).Â
Di acara Talk-Show Kompas TV yang dipandu oleh Rossi, seingat saya Anggie mengatakan selain dia banyak juga anggota DPR terutama yang di Banggar yang juga terlibat korupsi.Â
Sangat gampang mencari uang di Banggar, banyak orang datang untuk menegosiasikan setiap anggaran dan program-program pemerintah, imbuh Angie. Ini sesuai dengan kutipan yang dilansir oleh Kompas.com, "Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar. Di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi, orang akan mencari kita." (Kompas.com, 4 April 2022)
Pagar makan tanaman pribahasa kunonya. Dalam kondisi seperti itu, DPR bukan saja tidak melaksanakan fungsi pengawasanya tetapi juga berkolusi dengan instansi pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara illegal.Â
Uang negara, atau, secara lebih umum, sumber-sumber negara yang langkah lenyap begitu saja dalam jumlah yang besar. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan pendapatan rakyat, menjamin terpeliharanya fakir miskin dan anak terlantar, optimalisasi pelayanan umum, antara lain, kandas. Bonus demografi bertendensi melenceng menjadi beban demografi.
Kembali lagi pada pertanyaan diatas. Akankah Pemilu 2024 menghasilkan anggota DPR yang lebih amanah dengan integritas dan kapasitas yang tinggi? Menghasilkan DPR yang melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik?
Ingat pesan filisuf Albert Einstein "Hanya orang yang tidak waras yang mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tetapi mengharapkan hasil yang berbeda."
Pemilu 2024 pada prinsipnya sama dengan Pemilu-Pemilu terdahulu; 2019, 2014, 2009, dan 2004. Regulasinya sama dan tata kelolanya juga tidak banyak berbeda. Hal yang paling mendasar yaitu sifat dan pola pemilih akar rumput tidak banyak berubah.
Sebagian besar, bahkan ada yang berpendapat lebih dari 90 persen, pemilih akar rumput tersebut sering diasosiasikan dengan "Pemilih Norak." Mereka perlu dicapai dengan komunikasi langsung door to door dengan menggunakan Tim Sukses (Timses) yang banyak sekali dengan biaya yang super mahal. Misalnya, Alm. Tjahjo Kumolo pernah mengatakan bahwa ada Caleg DPR yang menghabiskan uang hingga Rp46 miliar untuk mendapatkan kursi DPR.
Dalam nuansa yang sama tetapi perspektif yang berbeda, Prof Mahfud, M.D., Menko Polhukam, baru-baru ini mengatakan bahwa sekitar 92 persen Calon Kepala Daerah dibiayai oleh cukong, yang mengindikasikan biaya komunikasi yang harus dikeluarkan oleh calon itu juga super besar, yang tentu saja berkelindan dengan pola komunikasi door to door untuk mencapai "Pemilih Norak" itu.
Dalam iklim yang tidak kondusif itu, sukar sekali, jika ada, terpilihnya kandidat yang amanah, yang memiliki integritas dan kapasitas yang tinggi. Kandidat yang amanah itu, jika ada yang ikut kontestasi, akan kalah. Mereka tidak memiliki funding yang mencukupi untuk melakukan komunikasi door to door itu. Mereka  tidak memiliki uang puluhan miliar rupiah dan/atau tidak nyaman untuk bermitra dengan para cukong.
Lingkaran setan pemilih norak, kandidat miliarder, cukong pemilu, dan anggota DPR norak terus berputar sejak Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kelihatannya hal yang sama masih akan tetap berputar di Pemilu 2024 dan Pemilu-Pemilu seterusnya. Baru akan berhenti jika porsi Pemilih Norak sudah berkurang secara drastis.
