Pemilih Norak sebagai Entry Point Reformasi Pemilu Indonesia

Seiring dengan semangkin mendekatnya Pilpres 2024, tinggal sekitar 16 bulan lagi,  suhu politik terus meningkat. Misalnya, analisis dan prediksi tentang peluang ditetapkannya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai Capres timbul tenggelam, naik turun silih berganti dengan cepatnya. Hal yang serupa berlaku juga untuk Prabowo Subianto dan Puan Maharani.

Kondisi seperti itu dapat dimaklumi sebab peran presiden sangat penting. Presiden terpilih 2024 akan sangat menentukan nasib bangsa ini. Presiden terpilih itu merupakan faktor yang sangat penting atas berhasil tidaknya Indonesia mengendalikan beban utang negara dan utang BUMN yang saat ini sangat besar. 

Juga merupakan faktor penting atas berhasil tidaknya membangun kembali pondasi:  sistem pendidikan nasional, sistem sektor pemerintah termasuk sektor yudikatif. Berhasil tidak nya ini akan bermuara pada berhasil tidak nya usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan dan SDM, pemyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, supremasi hukum, kebebasan bersuara, diantara beberapa yang terpenting.

Walaupun demikian, sebagus apa pun presiden terpilih itu perlu dukungan dan pengawalan dari DPR. DPR perlu mendukung program-program yang baik dan sustainable presiden terpilih.  

Di sisi lain, DPR perlu mengawal, mencegah digulirkannya program-program yang tidak baik, apa lagi buruk, dalam perspektif efisiensi keuangan negara dan optimalisasi program-program pemerintah. DPR yang demikian adalah DPR yang ideal; mayoritas anggota nya memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi serta bebas kepentingan pribadi dan kepentingan para cukong serta on top bebas kepentingan Parpol nya.

Pertanyaanya sekarang adalah apakah Pemilu 2024 akan menghasilkan DPR ideal termaksud? Lebih sederhananya, apakah Pemilu 2024 akan menghasilkan DPR yang lebih baik dan lebih amanah dari DPR-DPR sebelumnya?

Coba kita lihat dahulu potret umum DPR hasil beberapa siklus Pemilu Era Reformasi. Dan, ternyata, potret umum DPR bukan saja jauh dari potret ideal termaksud tetapi sangat buruk. 

Misalnya, CNNI, 19 Sept 2019, tayang artikel dengan Judul "Info Grafis: Daftar Anggota DPR 2014 -- 2019 Terjerat Korupsi." Disini dilaporkan anggota-anggota DPR yang terjerat korupsi. Mereka merupakan anggota DPR dari semua fraksi DPR: Golkar 7 orang; PDIP, Demokrat, dan PAN masing-masing 3 orang; Hanura dan PPP masing-masing dua orang, dan Nasdem, PKS, dan PKB masing-masing 1 orang.

Infografis ini juga menyisipkan laporan ICW (Indonesian Corruption Watch). Disini dilaporkan: (i) 254 orang anggota dan mantan anggota DPR dan DPRD ditetapkan tersangka korupsi dalam periode 2015 -- 2019; (ii) sepanjang sejarah KPK 2003 -- 2018, terdapat 885 orang diproses hukum dan 539 orang (60 persen) dari kelompok politik.

Potret yang kurang lebih sama terlihat juga untuk periode sebelumnya, periode 2004 -- 2014. Misalnya, Merdeka.com, 18 Maret 2014, tayang artikel dengan judul "Ini Daftar Anggota DPR Terseret Korupsi 10 Tahun Terakhir." Ringkasanya adalah: (i) PDIP 17 0rang; (ii) Golkar 19 orang; (iii) Demokrat 4 orang; (iv) PAN dan PPP masing 3 orang; (v) PKB, PBR, dan PKS, masing-masing 1 orang.