Bu Susi "tenggelamkan" tetap menjadi sosok fenomenal. Kegiatan dan ucapan sosok pemilik maskapai penerbangan Susy Air ini selalu mengundang decak kagum netizen. Beberapa waktu yang lalu cuitannya atas wacana ekspor benih lobster, benur, viral dalam beberapa pekan. Terkini cuitannya atas teriakan Mafia Alkes oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, bergema dengan riuh sekali.Â
Down Sizing dan Leburkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Jokowi-JK ini, "Pemerintah/Pak Erick Thohir bisa lebih mudah memberantas mafia impor kalau Departemen (Kementerian red.) Perdagangan ditiadakan saja. Juga Perindustrian. Jadikan kedirektoratan di deplu. Semua akan lebih mudah dan murah. Mohon maaf kalau tidak berkenan." Pernyataan yang plausible. Sebab sejauh ini dua kementerian negara ini secara de facto hanya mengurusi perizinan. Izin-izin itu misalnya izin impor/ekspor impor, izin kuota impor, dan izin mendirikan perusahaan. Â
Bu Susi serasa alumni Fakultas Ilmu Pemerintahan Harvard University, disini. Bu mengangkat isu organizing tanpa disadarinya, mungkin. Menurut Beliau biang keladi mafia impor, jadi bukan impor Alkes saja, adalah karena ukuran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terlalu besar.Â
Interpretasi penulis mengatakan bahwa Bu Susi, yang hanya jebolan SMP Sukabumi, ukuran organisasi yang besar ini dan tentunya dengan jumlah pegawai yang sangat berlebihan memberikan tekanan untuk mendapatkan uang, secara ilegal, yang juga sangat besar sekali. Uang ilegal ini tentunya didapat dari penerbitan izin impor dan pemberian kuota impor.
Dengan demikian jika dua kementerian negara ini dihapus dan digantikan dengan unit kecil setingkat eselon dua, seperti direktorat perdagangan luar negeri, misalnya, otomatis jumlah pegawai dan meja-meja perizinan dan kuota impor dapat dikempeskan secara drastis. Dengan kata lain, skala dan intensitas mafia impor dapat dihapus, atau, minimal dapat ditekan pada level terendah.
Jumlah pegawai juga yang semula puluhan ribu orang otomatis dapat dikurangi secara besar-besaran menjadi ratusan dan bahkan bisa saja menjadi hanya puluhan orang. Selanjutnya sebagian kecil dari realokasi anggaran kedua kementerian ini pasti lebih dari cukup untuk menjamin biaya operasional dan gaji serta berbagai tunjangan pegawai "direktorat" Bu Susi untuk hidup dengan super layak. Dengan demikian, menurut penulis, Bu Susi berpendapat bahwa dengan kehidupan yang layak tersebut, sudah tidak ada lagi dorongan dari para birokrat dan pegawai termaksud untuk melakukan praktik mafia impor, atau, melakukan praktik pemburu rente impor.
Penulis sependapat dengan Bu Susi, jika memang ini yang dimaksud Beliau, bahwa peleburan dan down sizing kedua kementerian negara tersebut akan menghemat uang negara ribuan triliun rupiah. Juga adalah logis sekali bahwa praktik mafia dan pemburu rente impor akan berkurang secara drastis.
Hapus Rezim Perizinan dan Kuota Impor
