Perlu 5 Tahun Menyiapkan Konsep Kemerdekaan Belajar? Bener Nich Mas Nadiem?

Semangat untuk menciptakan murid yang bersifat kritis dan analitis serta merdeka ditekankan kembali oleh Beliau dalam Pidato Hari Guru, 25 November yang lalu, 

Namun, narasi test atau ujian yang mendorong kemerdekaan belajar, daya kreativitas dan analitis murid itu dipandang publik belum begitu jelas wujud nyatanya. Suara-suara untuk meminta kejelasan tersebut mengalir dengan derasnya.

Kompasianer Almizan53, misalnya, berpendapat bahwa semangat kemerdekaan belajar dengan pendekatan test berbasis analitis hanya dan hanya dapat dicapai jika guru diberi kemerdekaan penuh. 

Untuk itu,menurut artikel ini, yang sudah mendapat viewer lebih dari 30.300 hingga hari ini, guru harus diberi kemerdekaan penuh dalam mengajar, test, dan menilai. Lebih jauh lagi, artikel ini juga mengatakan bahwa konsep totalitas kemerdekaan guru ini menghendaki dihapusnya Sistem Ujian Nasional.

Sebagai selingan, perlu kita ingat bahwa biaya pelaksanaan ujian nasional (UN) setiap tahun terus meningkat. Untuk tahun 2020 sudah disetujui sebesar Rp8,4 triliun. Angka ini akan naik lagi pada 2021, 2022, dan seterusnya dan sudah pasti akan melebihi 10 triliun pada akhir masa jabatan Mas Nadiem, 2024. Dengan demikian, Mas Nadiem akan menghabiskan uang APBN lebih dari 50 triliun rupiah untuk biaya UN saja, jika UN masih tetap dipertahankan hingga 2024. 

Jelas dengan demikian konsep kemerdekaan belajar itu tidak jauh-jauh dari konsep kemerdekaan guru. Konsep itu sudah ada dan sudah diucapkan oleh Mas Nadiem tak terhitung kali nya lagi. 

Jadi, dengan demikian alternatif konsep kemerdekaan belajar yang dimaksud Mas Nadiem itu berkemungkinan adalah kurikulum berbasis kemerdekaan guru dengan tujuan meningkatkan kreativitas, semangat kerja, dan kejujuran. Kejujuran ini mencakup kejujuran sekolah, kejujuran guru, dan kejujuran murid dan orang tua murid. 

Membongkar kurikulum lama dan mengganti dengan kurikulum baru jelas tidak gampang. Namun, terasa nyeleneh jika membutuhkan waktu hingga lima tahun, atau, bahkan 15 tahun seperti yang dikatakan oleh menteri termuda KIM ini.  

Lima tahun itu terlalu lama Mas Nadiem jika hanya untuk kutak katik konsep pendidikan. Utak katik konsep pendidikan dari yang berbasis hafalan menjadi yang berbasis kemerdekaan belajar yang membutuhkan waktu lima tahun adalah sangat-sangat terlalu lamban. 

Ini sangat bertolak belakang dengan harapan Presiden Jokowi agar mantan founder dan CEO Gojek ini yang juga alumni MBA Harvard Univ, USA, dapat merombak dunia pendidikan Indonesia secara revolusioner dalam waktu yang singkat.

Ini akan sangat terasa ironis jika yang dimaksud Mas Nadiem itu nantinya hanya sebatas ganti dan pake kurikulum baru saja. Lebih terasa teriris-iris lagi jika itu mencakup juga penundaan penghapusan UN dan/atau bentuk lainnya hingga lima tahun lagi. Uang rakyat yang dihabiskan untuk UN itu saja, seperti disampaikan diatas, akan lebih dari 50 triliun rupiah.