Hembusan Angin Segar PSI di DPRD DKI Jakarta

Berita Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pin emas aggota DPRD DKI viral. Tirto.id tayang artikel dengan judul "Pengadaan Pin Emas DPRD DKI: Pemborosan Anggaran dan Tak Perlu." Artikel yang tayang 23/08/2019 ini menurunkan kutipan Caleg DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad seperti dibawah ini.

"Kami menilai bahwa penghambur-hamburan atau pemborosan anggaran Rp1,3 miliar ini tidak perlu, sangat tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD sendiri. Jadi lebih baik dialihkan ke anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat."

Gayung pun bersahut. Sikap penolakan juga terjadi di PAN DKI Jakarta. Mendagri Tjahjo Kumolo juga tidak begitu menyetujui pin emas untuk anggota DPRD baru DKI Jakarta tersebut. 

Yang lebih strategis lagi adalah pernyataan Anggota DPRD terpilih lainnya dari PSI,  William Aditya Sarana. Kutipan pernyataannya yang juga tayang pada artikel Tirto.id diatas adalah.

"Kami akan lebih awasi lagi anggarannya lebih detail. Menurut saya di bawah-bawahnya ini masih banyak [penggunaan anggaran] yang aneh. Jadi pin emas ini cuman puncak gunung es saja."

PSI memang news makers. Semalam, 23 Agustus, Viani Limardi, salah seorang young lady cantik dan anggun, Caleg DPRD DKI PSI terpilih tampil di acara Talk Show Kompas TV. 

Dia menegaskan kembali posisi PSI bahwa pin emas senilai Rp1,3 miliar tersebut tidak layak dan tidak dibutuhkan oleh rakyat. Pandangannya yang jauh ke depan juga konsisten dengan posisi William bahwa banyak anggaran Pemda DKI yang nyeleneh.

Gerakan mereka itu untuk mengendalikan anggaran-anggaran yang aneh-aneh tersebut tentu saja merupakan langkah yang sangat tepat. Anggaran termkasud sangat dibutuhkan untuk menggunduli Kumis, Kumuh dan Miskin, DKI Jakarta. 

Anggaran tersebut juga sangat dibutuhkan untuk perbaikan pelayanan umum dan percepatan perluasan perbaikan lingkungan termasuk penyediaan ruang-ruang terbuka dan resapan air hujan yang lebih banyak. 

Dalam perspektif yang lebih luas, tersirat mereka akan mengkampanyekan perbaikan tata kelola anggaran Pemda DKI Jakarta yang lebih akuntabel dan transparans.