Yuk Kawal Visi Indonesia SICC Jokowi

Agar sosok super tersebut dapat menghasilkan kinerja prima sehingga dapat tertuang dalam tinta emas Kabinet JokowiMa'ruf, mereka tersebut perlu dikawal dengan baik. Pengawalan tidak cukup dari sisi internal pemerintahan saja. Belum juga cukup bila hanya hanya mengandalkan aparat penegak hukum seperti BPK dan KPK. 

Rakyat banyak, wong cilik, termasuk Kompasianer perlu diberikan akses pengawalan yang memadai. Ini hanya dimungkinkan jika pengawalan yang ada sejauh ini dilengkapi dengan rencana aksi untuk keterbukaan fiskal (fiscal transparency) yang lebih baik dan lebih luas. Lebih luas dari keterbukaan fiskal makro yang sudah tersedia sejauh ini. 

Kita perlu keterbukaan fiskal secara mikro melengkapi yang makro sejauh ini. Dengan kata lain, kita perlu adanya keterbukaan pengeluaran kementerian dan lembaga negara yang lebih baik. Keterbukaan pengeluaran pemerintah daerah, dan yang juga tak kalah pentingnya keterbukaan pengeluaran BUMN, yang lebih baik.

lihat juga: Melirik Potret Kronis Korupsi dan Utang BUMN

Laporan-laporan keterbukaan anggaran tersebut perlu disajikan serinci mungkin dan dalam periode yang teratur, misal, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan tersebut, di Era Digital sekarang ini, wajib diunggah di website dan publik diberikan akses yang luas.

lihat juga: Wikipedia Fiscal Transparency, klik disini.

PR Jokowi - Ma'ruf Amin yang gampang secara teknis tetapi super sulit secara politis. Akankah mimpi ini menjadi kenyataan?

Semoga bermanfaat

Salam Kompasianer.