Mohon tunggu...
Almizan53
Almizan53 Mohon Tunggu... Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Menyikapi Sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi

25 Mei 2019   10:05 Diperbarui: 29 Mei 2019   19:49 0 3 0 Mohon Tunggu...
Menyikapi Sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi - tribunnews.com

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pendaftaran Sengketa

Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 April yang lalu dapat dikatakan sudah usai. Lebih persis nya hampir selesai karena masih ada satu proses lagi yaitu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menurut UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 MK hanya mengadili sengketa perhitungan suara. Sengketa proses dan tahapan Pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan ini sudah diselesaikan terdahulu.

Pendaftaran sengketa Pileg ditutup pada hari Jumat, 24 Mei 2019, jam 13.46 WIB. Sengketa ini akan diselesaikan dalam waktu 10 hari.

Selentingan penulis dengar dari Kompas Tv bahwa hingga jam 19.00 WIB, 23 Mei 2019, MK sudah menerima 25 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif 2019, yang sebagian besar nya dari partai politik

Humas MK R.I.

Menurut Humas Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) -- Rabu 22 Mei 2019, klik disini, Ikbal Djabid adalah pemohon pertama yang sudah menyampaikan permohonan gugatan ke MK. Ikbal adalah Caleg DPD untuk Dapil Maluku Utara (Malut). 

Updating, 26 Mei 2019.

Jam: 17.07 WIB.

CNNI.com, 24 Mei 2019, jam: 14.08 WIB, merilis berita bahwa sudah terdaftar 252 PHPU di MK hingga Jumat pagi. Itu terdiri dari 243 sengketa DPR dan DPRD dan sembilan sengketa untuk DPD. klik disini

Kontan.co.id, pada tanggal yang sama tetapi waktu yang lebih awal melaporkan jumlah PHPU itu adalah 257 dan bukan 252. Rincian dari gugatan tersebut adalah PHPU Caleg DPD jumlah nya sama yaitu sembilan tetapi untuk DPR/DPRD jumlahnya naik 5 menjadi 248 gugatanKlik disini.

Jam 18.45 WIB

Metro Tv melaporkan jumlah gugatan tersebut adalah 329 untuk DPR dan DPRD serta 11 PHPU untuk Caleg DPD.

29 Mei 2019, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri

PHPU pileg dijadwalkan setelahnya, yaitu mulai 1 Juli sampai dengan 9 Agustus.

Pada Pemilu 2014, jumlah permohonan sengketa pileg mencapai 903 dan dari jumlah tersebut, 34 di antaranya diajukan calon anggota DPD

Partai Keadilan Sejahtera

Hari berikutnya, dini hari Kamis, 23 Mei 2019, jam 03.00 WIB, PKS adalah partai politik pertama yang mengajukan gugatan ke MK. Disini PKS mengajukan gugatan di tiga Dapil, yaitu: (i) perselisihan hasil pemilihan DPRD Tebing Tinggi III; (ii) DPRD Langkat II. Kesemuanya ada di Provinsi Sumatera Utara; (iii) perselisihan hasil pemilihan DPRD Kubu Raya, Kalimantan Barat.  

Dalam kaitan dengan gugatan pertama dan kedua tersebut, kuasa hukum PKS, Irwansyah, mengatakan: 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5