Seberapa besar kedaulatan rakyat yang sudah kita miliki? Kita yang dimaksud disini orang Indonesia loh. Bagaimana jika kita mulai serabutan, acak, dulu. Kita mulai dengan budaya malu dulu. Kita dalam posisi memiliki kedaulatan rakyat yang tertinggi, menurut penulis, jika para pimpinan, mungkin yang lebih persisnya, jika politisi kita memiliki budaya malu.Â
Budaya Malu
Mereka malu jika melakukan perbuatan tercelah. Misal, korupsi itu perbuatan tercelah dan untuk itu segera mengundurkan diri jika tersangkut kasus korupsi. Tersangkut kasus selingkuh, ya jelas harus mengundurkan diri. Sodomi, homoseks, lesbian, jelas ini sangat memalukan dalam budaya Indonesia. Mundur tidak ada pilihan lain.
Ada lagi? Mnyak boz. Kecelakaan transportasi hebat yang menelan mnyak korban nyawa, jelas Menteri Kabinet yang terkait perlu malu dan jangan ditunda-tunda lagi untuk segera mundur. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Rasanya kesemua itu belum kita miliki atau kadar kepemilikan kita tidak cukup besar. Ada contoh nyata? Adalah dan yang paling gampang adalah kasus korupsi. Pejabat negara dan/atau politisi banyak yang jadi Calon Legislator dalam Pemilu serentak 2019 yang baru lalu. Beberapa pejabat negara yang pernah penulis ingat yang pernah terjerat kasus korupsi tidak segan-segan mencalonkan diri kembali dan/atau mencalonkan diri di Pilkada.
Kebebasan Pers dan Bersuara
Wujud nyata kedaulatan rakyat yang tinggi yang lain nya adalah ada nya kebebasan pers dan kebebasan bersuara. Pers tidak boleh di breidel jika mengkritik pemerintah. Pers perlu dilindungi dalam melaksanakan tugas jurnalistik nya. Kompasianer jangan di blokir akun nya jika bersuara terlalu nyaring. Begitu kan Mas Isjet... rasanya bukan algi ya.. Banyak lagi contoh yang lain penulis kira.
Kebebasan bersuara itu juga mencakup kebebasan menulis buku. Jika ada buku yang tidak disukai oleh sekelompok orang atau sekelompok golongan tertentu, dalam iklim kedaulatan rakyat yang tinggi, mereka itu tidak dapat dapat melampiaskan ketidaksukaannya dengan sweeping buku dan atau menteror penulis buku tersebut. Pemerintah juga seharusnya tidak boleh melarang buku yang dirasakan sangat kontra dengan kebijakan pemerintah yang ada saat itu, atau, diperkirakan menyerang pejabat negara dan/atau institusi negara.
Prinsip universal adalah buku harus dilawan dengan buku. Buku jangan dilawan dengan pembakaran dan pembreidelan. .
Ada contoh... ada beberapa boz... tapi kita simpan dulu ya untuk bahan diskusi.
Legislatif
