Ada Parpol Pemerintah dan ada Parpol opsisi. Itu di tingakat nasional.Â
Ketika Kabinet SBYJK, rasanya, satu-satunya partai oposisi adalah PDIP. Dikatakan sebagai partai oposisi karena tidak ada menteri  yang berasal dari PDIP di Kabinet SBYJK tersebut. Hal yang serupa terjadi di Kabinet JokowiJK yang sedang berlangsung hingga tahun 2019 ini. Partai Gerindra dan PKS juga mengambil posisi oposisi dengan tidak ada menteri yang berasal dari masing-masing kedua Parpol ini dalam Kabinet JokowiJK itu .
Bagaimana dengan ideologi? Misalnya kebebasan beragama dan menjalan ibadah sesuai dengan aqidah masing-masing agama. Saya kira tidak ada oposisi disini. Semua sepakat untuk memberikan kebebasan beragama dan menjalankan ritual agama masing-masing.
Bagaimana dengan prinsip negara khilafah? Semua Parpol kesan nya sepakat untuk mempertahankan NKRI dalam wadah Pancasila dan UUD1945.Â
Program Keluarga Berencana? Suara PKS yang kontra Progam KB cukup nyaring. Namun itu hanya sebatas persetujuan APBN dan tidak secara eksplisit dituangkan dalam manifesto partai. Ini juga tidak dinarasikan secara eksplisit dalam Pemilu 2019 yang baru lalu.
Anti Poligami? Ini narasi yang paling sering digaungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Serentak 2019 yang baru lalu. Namun, PSI tidak lolos PT 4% dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan politik di parlemen 2019 - 2024
Utang negara, subsidi, pasar bebas, tenaga kerja asing, dan BUMN? Rasanya tidak ada perbedaan yang significant terkait isu-isu tersebut. Misalnya, tidak ada satu pun Parpol yang menyatakan untuk menghentikan dan/atau mengendalikan pertumbuhan utang negara. Memang banyak yang mengatakan bahwa akumulasi utang negara di Kabinet Jokowi JK sangat luar biasa meningkatnya. Hanya sebatas itu. Tidak ada yang menarasikan penghentian utang negara atau berniat menjalankan kebijakan anggaran berimbang atau bahkan anggaran surplus.
Contoh lain pada subsidi. Semua parpol peserta Pemilu 2019 mendukung kebijakan subsidi pemerintah sejauh ini.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pengertian oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia sejauh ini adalah tidak adanya wakil suatu Parpol dalam kebinet pemerintah yang sedang berjalan. Ini apa ada manfaat yang significant untuk kemajuan Indonesia ya?