Mohon tunggu...
Almizan53
Almizan53 Mohon Tunggu... Penulis

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Jokowi dan Musrenbang 2019, Ada Apa?

10 Mei 2019   22:11 Diperbarui: 10 Mei 2019   22:28 0 3 1 Mohon Tunggu...
Jokowi dan Musrenbang 2019, Ada Apa?
Musrenbang 2019 Presiden Jokowi (nasional.kompas.com

Kamis, 9 Mei kemarin, Presiden Jokowi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019 di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat. Ini momentum yang penting. Penting karena kegiatan ini dilaksanakan Pasca Pemilu Serentak 2019 dan Presiden Jokowi hampir dapat dipastikan akan lanjut dua periode. Penting karena ini diharapkan dapat menjadi ajang pemanasan persiapan penyusunan kabinet baru 2019 - 2024. 

Banyak hal penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disini. Itu mulai dari permasalahan perizinan investasi yang masih sangat runyam, konektivitas daerah hingga masalah lembaga negara yang tidak bekerja dengan baik sehingga hanya membebani keuangan negara saja. Lembaga-lembaga itu wajib dibubarkan saja, imbuh Beliau.

Sebagai pemanasan itu sudah memadai. Kita tunggu lanjutannya pasca pengumuman resmi KPU 22 Mei serta pada momen-momen persiapan penyusunan kabinet baru.  

Sekarang akan lebih bermanfaat jika kita mendiskusikan apa yang ada dulu. Membahas apa yang sudah disampaikan Beliau dalam Musrenbang tersebut yang dapat kita kelompokan kedalam dua isu pokok yang cukup komprehensif.

Pertama, itu terkait dengan isu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Kedua, itu terkait dengan himbauan agar pemerintah daerah bersegera membangun konektivitas ke ruas-ruas jalan tol yang sudah dibangun pemerintah pusat. Konektivitas daerah yang menghubungkan ruas-ruas jalan tol ke berbagai sentra industri dan ekonomi serta lingkungan perumahan.

"Saya minta gubernur, wali kota, baik jalan tol, pelabuhan, airport, segera provinsi, kabupaten, dan kota menyambungkan dengan titik-titik di tempat masing-masing," pesan Jokowi.

Adalah pemerintah kota Bogor, yang penulis dapat akses info nya sejauh ini ,  yang melangkah pertama atas himbauan percepatan pembangunan konektivitas daerah tersebut. Walikota Bogor, Bima Arya: "Dalam konteks Kota Bogor, saya mengartikan kita harus betul-betul menyelesaikan pembangunan transportasi seperti R3, R2, BIRR, dan BORR."  

BORR itu rasanya adalah Bogor Outer Ring Road yang merupakan jalan tol yang menghubungkan jalan tol Jagorawi dengan wilayah kota Bogor Utara yang saat ini baru selesai hingga ke perumahan Taman Yasmin. Penulis dengar ruas tol BORR ini akan tersambung ke wilayah Cinere Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan (Tangsel).

BORR Agustus 2018
BORR Agustus 2018

Kita tentu nya berharap gayung terus bersambut. Terus bersambut menjelang 22 Mei dan terus bergemah hingga pelantikan kabinet JokowiMa'ruf.

Sekarang coba kita lirik isu perizinan usaha dan investasi. Ini isu klasik yang belum beranjak banyak. Belum beranjak banyak walaupun sudah ada berbagai macam skim yang mencakup Pelayanan Satu Atap, Perizinan Online, Single Submission Online (SSO), dan lain sebagainya. 

Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi mengungkapkan rasa  jengkel dengan proses perizinan investasi yang masih lama. Menurut Beliau, saking lamanya, malah membuat investor batal menanamkan modalnya di tanah air. 

"Setiap hari investor berbondong bondong datang mau investasi, tapi yang netas cuma kecil, orangnya datang, ingin tapi tidak netas, izin ruwet, ruwet,... .. Saya cek ada 259 izin, siapa yang kuat, kalau dikoperin bisa 10 koper itu izinnya..... kita butuh ekspor, butuh investasi, khususnya investasi berorientasi ekspor, dan orientasi substitusi impor. Dua ini penting. Kalau itu yang datang sudah besok bangun, izin berikan, gitu loh.... Kalau perlu nggak pakai izin, izinnya diberikan kemudian, jengkel saya, tidak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan."  

Penulis sepakat masalah perizinan ini perlu dipangkas dan dibuat menjadi sesederhana mungkin. Diatasnya dan yang lebih penting lagi adalah kepastian. Pasti bisa yang bisa dan pasti ditolak yang memang layak ditolak. Hindari pasti bisa jika sudah ada lobi, sehingga berakhir di KPK,  dan pasti tidak bisa jika tidak ada lobi yang intensif.

Mari kita tunggu kelanjutan dari gebrakan awal Presiden Jokowi ini.