Jangan Biarkan Maut Bergentayangan Lagi, Hapus Salinan C1 Plano Pemilu

Quick Count, Deklarasi Prabowo, dan Real Count KPU

Kesuksesan perhelatan besar Pemilu serentak 17 April 2019 menyisakan banyak catatan. Capres Prabowo mendeklarasikan kemenangan mutlak átas saingannya JokowiMa'ruf. Deklarasi kemenangan telak 62 persen atas hasil QuickCount (QC) internal Tim BPN/PADI itu sejauh ini sudah tiga kali dilakukan. Tim PADI juga menyatakan akan membentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu (TPFKP). Akan ke Mahkamah Kostitusi lagi? Niat People Power dilanjutkan?

Hasil QC PADI sangat bertolak belakang dengan hasil QC banyak lembaga survei ternama. Lembaga survei ternama itu menghasilkan angka sekitar 55 dan 45 persen masing-masing untuk JokowiMa'ruf dan PrabowoSandi. Situs KPU kemudian membuka akses publik atas RealCount (RC) Pilpres dan Pileg 2019. Kemajuan RC Pilpres KPU itu sekarang sudah diatas 30 persen, rasanya. Masih perlu ke MK lagi?

Duka Nestapa Pemilu 2019

Catatan lain yang sangat penting adalah beban kerja yang sangat tinggi di tingkat TPS. Petugas TPS perlu bekerja ekstra berat dari Subuh hingga Subuh lagi. Tekanan untuk tidak melakukan kesalahan dan/atau kecurangan sangat tinggi. 

Konsekuensinya, berjatuhan korban petugas KPPS baik meninggal dunia maupun yang diangkut diangkut ke rumah sakit.  berjatuhan. Menurut Kompasiana yang merujuk ke pemberitaan KPU,  hingga  23 April, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dan sakit berjumlah 667 orang.

" 19 orang meninggal dunia, 548 orang lainnya sakit, dan tersebar di 25 provinsi,"

Salam Hormat untuk Ridwan Kamil

Rasanya korban yang terbesar ada di Provinsi Jawa Barat. Syukur Alhamdullilah, Ridwan Kamil, sudah menyatakan kesiapan untuk memberikan santunan untuk yang berada di Dapil Jawa Barat. Menurutnya uang itu akan diambilkan dari Akun Tak Terduga APBD Provinsi Jawa barat. Hayu provinsi dan kabupaten/kota yang lain segera menyusul.

Tadi pagi selintas penulis mendengar himbauan dari Hidayat Nurwahid, anggota DPR RI yang juga DPP PKS, untuk memberikan santunan yang selayaknya bagi para korban Pemilu 2019 tersebut. Himbauan itu yang disiarkan oleh stasiun TV dan media.com ditujukan kepada KPU dan Kementerian Keuangan R.I. 

Sumber Malapetaka

Pekerjaan KKPS memang sangat banyak. Ada yang ringan dan rekreasi dan ada yang berat yang sebagian berujung maut. Pekerjaan menyampaikan undangan ke kotak suara (Formulir C6) dan mendirikan tenda pencoblosan banyak rekreasi, gotong royong, candaan, dan silaturrohim nya. Rangkaian pekerjaan penyiapan pencoblosan, penghitungan suara, dan rakapitulasi suara adalah yang terberat. Rekapitulasi (penjumlahan) suara plus pembuatan salinan perhitungan suara itu yang super berat.

Kegiatan pencoblosan yang dimulai dengan pendaftaran, antrian ke bilik suara, pencoblosan, dan memasukan surat suara ke kotak suara masing-masing jenis Pemilu penuh sapa dan canda. Kegiatan ini mulai dari jam 7.00 pagi hingga jam 1.00 siang. Waktu enam jam tidak terasa sudah berlalu. 

Kegiatan penghitungan suara umumnya dimulai jam 2.00 siang waktu setempat. Di beberapa TPS di Desa Bojong Gede Bogor KKPS menyelesaikan penghitungan suara Pilpres dan DPR sekitar jam 5.00 sore. Suara tersebut dicatat pada 1 (satu) lembar dokumen C1 Plano PPWP (Pilpres) dan 16 lembar C1 Plano DPR (sesuai dengan jumlah 16 Parpol peserta Pileg 2019). 

Di TPS 115 Desa Bojong Gede Bogor, Pengunjung masih riuh pada penghitungan suara Pilpres. Di TPS ini Hadir empat orang saksi Parpol dari 16 saksi Parpol yang seharusnya. Juga, di TPS ini tidak ada saksi Pilpres yang hadir, tidak ada saksi dari DPD. Pengunjung tinggal satu dua orang saja pada penghitungan suara DPR di TPS ini.

Selanjutnya di TPS ini, penghitungan suara untuk DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, berlangsung dari jam 8.00 malam hingga jam 12.00 tengah malam. Pengunjung tinggal satu dua orang silih berganti dan anggota KPPS silih berganti rehat sejenak. Aura kelelahan sudah dirasakan. Saksi masih lengkap empat atau sudah berkurang ya?

Perolehan suara DPD di catat di C1 Plano DPD. Jumlah lembar C1 Plano untuk DPD ini ada 7 (tujuh) lembar untuk 70 orang Caleg DPD Provinsi Jawa Barat. Perolehan suara DPRD Provinsi dan perolehan suara DPRD Kabupaten Bogor masing dicatat di C1 Plano DPRD Provinsi dan C1 Plano DPRD Kabupaten Bogor. Masing-masing ada 16 lembar untuk DPRD provinsi dan Kabupaten itu. 

KPPS juga perlu menulis dua jenis formulir C1 Plano yang lain. Pertama, formulir administrasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (termasuk disabilitas), dan kedua data suara sah dan tidak sah. Data suara sah dan tidak sah untuk Pilpres digabungkan dengan data suara. Maksudnya C1 Plano Suara Pilpres digabungkan dengan data suara sah dan tidak sah. Dengan demikian,  formulir C1 Plano PPWP (Pilpres) hanya dua lembar.

Maut Mengintai Disini.

Pekerjaan tangan tulis menulis itu belum selesai hingga disini. KPPS perlu membuat salinan C1 Plano ke satu C1 Hologram dan ke dua C1 Non-Hologram. Ada 81 lembar C1 Hologram dan C1 Non-Hologram yang perlu dikerjakan oleh KPPS. Selain banyak, pekerjaan rekonsiliasi/verifikasi, jika dilakukan, antara formulir C1 Plano dengan salinan-salinan nya, C1 Hologram dan C1 Non-Hologram jelas sangat berat, penuh tekanan dan peluang kesalahan dan/atau kecurangan cukup tinggi. Pekerjaan membuat salinan dikerjakan mulai tengah malam hingga pagi hari besoknya. Maut itu mengintai disini sebetulnya. 

PKPU No. 3/2019

Tabel diatas memperlihatkan ada 65 lembar Formulir C1 Plano yang perlu ditulis oleh KPPS. Ini terdiri dari 56 data suara 9 lembar data administrasi. Tambah satu lagi dokumen Berita Acara KPPS.

Tabel diatas juga memperlihatkan ada 81 lembar salinan C1 Plano yang perlu juga dibuat oleh KPPS. Ini terdiri dari 54 lembar dokumen C1 suara dan 27 lembar dokumen C1 administrasi. 

Hapus Salinan C1 Plano

Diatas dijelaskan momen maut mengintai petugas KPPS terjadi pada waktu mengerjakan salinan C1 Plano ke C1 Hologram dan C1 Non-Hologram. Pekerjaan ini dilakukan lewat tengah malam hingga pagi keesokan harinya. Kelelahan dan stress jelas mendera para Petugas TPS tersebut. Di sisi lain,  pekerjaan ini juga membuka peluang terjadinya kesalahan dan/atau kecurangan hasil suara pemilihan umum.

Hapus sumber malapetaka ini. Hapus ketentuan untuk melakukan salinan data asli (autentik) C1 Plano ke C1 Hologram dan C1 Non-Hologram. Perselisihan di MK seharusnya hanya menggunakan bahan C1 Plano bukan Salinannya.