(Studi kasus tentang kebijakan vaksinasi dan penolakan politisasi vaksinasi)
Covid -19 merupakan sebuah wabah yang menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah pandemi covid-19 ini merupakan hal baru yang mampu melemahkan setiap negara di dunia di berbagai bidang, seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dll. Karena dampak dari melemahnya beberapa sektor atau bidang di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah menerapkan langkah dan kebijakan yang diharapkan mampu untuk menangani situasi tersebut yang mana terjadi karena pandemi covid-19 .
Selama ini sudah banyak kebijakan atau langkah yang diambil pemerintah selama terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia, mulai dari PSBB, melakukan segala aktivitas di rumah, dan bidang pendidikan di alihkan di rumah. Dalam bidang kesehatan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan vaksinasi covid-19 dengan dosis yang telah ditentukan, vaksinasi tersebut wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia di daerah atau lingkungannya masing-masing, seperti di puskesmas terdekat, dan kelurahan.
Kebijakan vaksinasi covid-19 ini tujuannya untuk menekan penyebaran covid-19 melalui peningkatan imun masyarakat dengan bahan-bahan atau zat yang ada didalam obat vaksin tersebut. Vaksinasi covid-19 di Indonesia dimulai sejak januari 2021, berdasarkan dari data kawalcovid.id per 27 april 2021, positivity rate di Indonesia masih berada di angka 16,1%, jauh di atas standar WHO yang menetapkan 5% sebagai angka normal.
Dalam kasus covid-19, di Ibu kota Jakarta, yang termasuk salah satu provinsi dengan total kasus covid-19 tertinggi di Indonesia. Pada 27 April 2021, Jakarta mencetak 639 kasus baru covid-19 yang otomatis mengantar ibu kota Jakarta ke posisi tertinggi ke-2 se-Indonesia. Melihat data ini, Jakarta menjadi prioritas untuk melaksanakan program vaksinasi nasional.
Meski vaksinasi dinilai sebagai salah satu langkah terbaik untuk melindungi diri, masyarakat masih pro-kontra terhadap vaksinasi. Kira-kira ada 35% masyarakat Indonesia masih ragu-ragu, bahkan cenderung menolak vaksinasi.
Penolakan terhadap vaksinasi terjadi karena ketakutan masyarakat dan anggapan masyarakat terkait pemerintah, masyarakat cenderung berfikir bahwa ada konspirasi dibalik kebijakan vaksinasi ini, masyarakat curiga bahwa vaksinasi adalah agenda tersembunyi yang dilakukan pemerintah untuk mengambil keuntungan. Hal itu tarik-menarik karena mempertentangkan hak privat dan hak publik. Di satu sisi, hak individu untuk menolak setiap intervensi mengenai kesehatan masyarakat dijunjung tinggi. Disisi lain terdapat hak publik ingin menekan penyebaran covid-19 seakan mematikan hak individu untuk melakukan penolakan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa di balik vaksinasi tersebut ada politisasi vaksinasi.
Menyikapi keadaan Pro-kontra, pemerintah diharapkan memberikan penekanan tujuan dan pentingnya vaksinasi, dengan diimbangi alasan-alasan kuat dampak jika masyarakat tidak melakukan vaksinasi, sehingga ada alasan bagi masyarakat agar mempercayai pemerintah.Â
Karena pada faktanya, di Indonesia ini, sering kali pemerintah yang di percaya masyarakat mengecewakan masyarakat dengan menggunakan alasan-alasan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian berimbas masyarakat dengan tegasnya menolak segala kebijakan pemerintah yang mungkin ada konspirasi, seperti pada kebijakan vaksinasi covid-19, masyarakat menolak dengan keras politisasi vaksinasi atau politisasi kesehatan masyarakat tersebut.
Dalam kasus penolakan politisasi vaksin ini tidak hanya masyarakat biasa yang melakukannya, Mentri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menegaskan bahwa politisasi vaksin merupakan hal yang tidak dapat di terima. Pada pertemuan Mentri Luar Negeri Retno Marsudi di GAVI-COVAX Facility, beliau menegaskan Indonesia menolak politisasi vasksin (Kementrian Luar Negeri, Jumat 16/4/2021). Dengan berbagai penolakan politisasi vaksinasi yang ada, pemerintah diharapkan mampu menyikapi dengan baik.
#AktivisProfetik
#TolakPolitisasiKesehatanMasyarakat
