Hijau

Ekosistem Pesisir Kita

7 November 2017   15:12 Diperbarui: 7 November 2017   15:34 916 0 0

Sisi yang menarik dari kawasan pesisir dan laut Indonesia adalah secara sosio-ekonomi dan kultural ; hampir 60% dari penduduk di Indonesia tinggal di kawasan pesisir, hampir 5 juta nelayan menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Namun , fakta menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang salah menjadi faktor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati laut dan pesisir yaitu :

(1) Pemanfaatan yang Berlebihan (Over Exploitation)

Over Exploitation merupakan pemanfaatan laut secara berlebihan namun tidak diimbangi oleh pembudidayaan. Banyak terjadi di Laut Indonesia bagian barat, seperti Laut Jawa, Laut Sumatra, Laut Sulawesi, dll. Sedangkan, di Laut Indonesia bagian timur, seperti Laut Papua justru mengalami Under Exploitation. Itu terjadi karena jumlah penduduk di bagian timur Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah barat Indonesia dan masyarakat cenderung kurang memperhatikan laut, kelengahan ini dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia.

(2) Penggunaan Teknik dan Peralatan Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan

Nelayan tradisional menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak , bahan beracun dan alat tangkap trawl. Bahan peledak dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang dan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Obat bius atau bahan beracun digunakan untuk nelayan yang ingin menangkap ikan hias. Namun obat bius tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati, sisa racun tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, di tandai dengan perubahan warna karang yang berwarna-warni menjadi putih dan lama kelamaan mati. Alat tangkap trawl merusak sumber daya ikan , hal ini dikarenakan ikan -- ikan kecil ikut tertangkap oleh alat ini sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memperbanyak spesiesnya, selain itu terumbu karang dapat tersangkut dan terbawa jaring.

(3) Buruknya Kondisi Terumbu Karang di Indonesia

Berdasarkan data Tim Walidata Terumbu Karang Indonesia pada tahun 2016, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap 108 lokasi dan 1.064 stasiun di seluruh perairan Indonesia. Sekitar 6,39% terumbu karang masih dalam kondisi sangat baik dan 23,40% berstatus baik. Sisanya, yakni 35,06% berstatus kondisi cukup dan 35,15% kondisi jelek. Penyebab utama penurunan kondisi terumbu karang adalah aktivitas manusia, perubahan iklim global, serta hama dan penyakit. Semakin buruknya kondisi terumbu karang sangat mempengaruhi hasil perikanan di indonesia yang semakin menurun.

 (4) Rusaknya Kondisi Padang Lamun

Berdasarkan data Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas Padang Lamun sekitar 25.742 hektar. Kondisi Padang Lamun di Indonesia berdasarkan tutupan lamun dari 37 lokasi sampling, yaitu 5 lokasi berada dalam kondisi tidak sehat atau buruk, 27 dalam kondisi kurang sehat, dan 5 lokasi dalam kondisi sehat.

Upaya yang dilakukan

Dengan adanya ancaman tersebut, pemerintah menetapkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). PP No. 60 Tahun 2007, menyebutkan bahwa KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Indonesia memiliki luasan kawasan KKP yang berjumlah 17,98 juta Hektar. KKP tersebut tersebar diseluruh Indonesia sebanyak 165 KKP dan diatur dalam perencanaan zonasi pesisir dan kepulauan setiap propinsi. Dengan adanya KKP untuk menjaga kesehatan ekosistem, diharapkan akan mendatangkan banyak manfaat, seperti peningkatan produksi ikan, perlindungan di daerah penting (daerah pengasuhan dan peneluran), dan meningkatkan potensi wisata. Secara umum kewenangan KKP berada pada dua kementerian, yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi 4 jenis kawasan (Kawasan Konservasi Perairan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kawasan Konservasi Maritim dan Sempadan Pantai), dan KKP yang berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi 4 jenis (Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Cagar Alam Laut dan Suaka Margasatwa Laut).

Upaya lain yang di lakukan adalah :

  1. Peningkatan kesadaran masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari illegal fishing dengan mengadakan sosialisasi dan memberikan arahan cara menangkap ikan yang baik bagi lingkungan
  2. Melakukan rehabilitasi terumbu karang guna memperbaiki habitat ikan
  3. Membuat alternatif habitat karang sebagai tempat tinggal ikan, sehingga daerah karang yang alami tidak rusak akibat penangkapan ikan.
  4. Mencari akar penyebab dari masing-masing masalah yang timbul dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
  5. Menegakkan hukum secara tegas sehingga masyarakat jera dan tidak mengulangi kesalahan
  6. Meningkatkan pengawasan dengan mendirikan badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan illegal fishing.

Banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pesisir. Maka dari itu, revitalisasi dan rehabilitasi yang di lakukan di pesisir sebaiknya memiliki hubungan simbiosis mutualisme antar stakeholder , baik dari pihak pemerintah , swasta , LSM dan masyarakat. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan Perikanan adalah melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang yang diperdagangkan. Kegiatan tersebut bernilai ekonomi dan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ekosistem pesisir, mengingat pentingnya terumbu karang bagi biota laut , terutama ikan.