Mencermati Penolakan Transmigrasi Oleh Masyarakat Kalimantan

[caption caption="Demo oleh Aliansi Mahasiswa Kalimantan yang menolak program pemerintah tentang transmigrasi di Bundaran Untan dan Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (18/5/2015). "][/caption]Transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan membawa perbaikan ekonomi bagi masyarakat transmigrasi dan masyarakat setempat yang menjadi lokasi transmigrasi. Namun upaya pemerintah tersebut mendapat tantangan atau penolakan dari sebagian masyarakat. Mengapa penolakan ini bisa terjadi, sementara program tersebut tidak sepenuhnya buruk bahkan bisa memberikan manfaat pada masyarakat setempat?

Ada beragam alasan masyarakat menolak transmigrasi, diantaranya :

Banyaknya konflik agraria yang terjadi dan berlum terselesaikan.

Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja, menyampaikan 439 konflik agraria itu merata di Kalimantan.  Konflik itu terbagi pada profinsi Kalimantan Timur 78 kasus, Propinsi Kalimantan Barat 77 Kasus, Propinsi Kalimantan Selatan 34 Kasus dan Kalimantan Tengah 250 Kasus, ini data pada tahun 2012, belum termasuk konflik agraria yang terjadi tahun 2012 keatas dan belum termasuk yang terjadi di Propinsi Kalimantan Utara.

Dengan belum terselesaikannya permasalahan tersebut, dikhawatirkan program transmigrasi akan memperluas dan memperdalam konflik.  Masyarakat mengharapkan konflik agraria yang terjadi saat ini hendaknya dituntaskan terlebih dahulu, dengan begitu permasalahan agraria yang terjadi dalam masyarakat tidak menjadi tumpang tindih dan saling bertumpuk sehingga mempersulit pemecahan masalahnya.

Program Transmigrasi tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh dan komprehensif.

Masyarakat menilai bahwa, program transmigrasi selama ini tidak pernah dievaluasi dan dibuktikan efektivitasnya dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama masyarakat lokal.  Karena ditemukan dalam banyak kasus transmigrasi justru menimbulkan kecemburuan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang sebagai warga transmigrasi.

Memang tidak dipungkiri, dibeberapa tempat transmigrasi menunjukan hasil yang baik, baik itu untuk masyarakat pendatang maupun masyarakat setempat dan keberhasilan ini tidak bisa digeneralisasi dengan daerah lain karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda.

Disinyalir Transmigrasi hanya menghasilkan buruh murah bagi Perusahaan Besar Swasta

Di Kalimantan, transmigrasi hanya menghasilkan lahan dan buruh murah bagi perusahaan besar swasta bidang perkebunan dan pertanian, sedangkan masyarakat setempat tetap miskin.  Kenyataan tidak bisa pungkiri, karena kebanyakan mereka yang dulunya ikut transmigrasi memang ditempatkan di perkebunan-perkebunan yang sedang berkembang.  Kondisi ini, secara tidak langsung mematikan mata pencaharian penduduk setempat, disatu sisi keahlian mereka dalam bidang perkebunan tidak ada dan disisi lain pelatihan pengetahuan tidak pernah mereka dapatkan.  Berbeda dengan warga transmigrasi yang didatangkan secara khusus untuk mengisi lowongan pekerjaan dan dilatih khusus untuk itu.

Kepastian Hak Dan Akses Lahan Penduduk Setempat Terabaikan.