Berkenaan dengan pembayaran BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) Tahap I di Jakarta tanggal 22 Juni 2013 lalu, saya dan beberapa teman dari PT Pos Indonesia (Persero) harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
Karena itu, pada tanggal 19 Juni 2013 lalu, kami berinisiatif menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau lebih populer dipanggil dengan Ahok. Jam 09.00 kami sudah berkumpul di ruang tunggu gedung Balai Kota Jakarta Jalan Merdeka Selatan no 8 Jakarta Pusat, tempat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berkantor.
Tepat jam 09.15, Â Ahok masuk menemui kami. Setelah menyalami kami satu per satu, salah seorang perwakilan kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami. Intinya kami ingin meminta dukungan dan bantuan dari pemerintah propinsi untuk membantu kelancaran pembayaran BLSM yang banyak mengundang pro kontra.
[caption id="attachment_274852" align="aligncenter" width="480" caption="Suasana pertemuan dengan Ahok, cukup santai"][/caption] Semula kami khawatir pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan setengah hati mendukung program pembayaran BLSM tersebut karena sejak awal kami sudah mengetahui sikap Jokowi dan Ahok terhadap program BLSM tersebut. Apalagi partai politik di belakang mereka adalah partai oposisi.
Kekhawatiran tersebut bertambah ketika Ahok mulai memberikan sambutannya setelah teman kami selesai menyampaikan laporan. Pada awal pembicaraan belum-belum dia sudah bilang bahwa secara pribadi dia tidak setuju dengan kebijakan BLSM yang diambil oleh pemerintah pusat. Dia bilang apa tidak ada cara lain yang lebih elegan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Hati kami mulai agak tenang, ketika dia melanjutkan pembicaraan bahwa meskipun secara pribadi tidak setuju, tetapi sebagai pejabat pemerintah propinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, Â dia harus mengamankan dan menyukseskan kebijakan tersebut.
Setelah itu kami semua merasa plong. Â Kekhawatiran bahwa pemerintah propinsi akan berlepas tangan terhadap pelaksanaan program pembayaran BLSM langsung hilang. Terus terang, sejak awal kami membayangkan jika tidak ada dukungan dari pemerintah propinsi, maka kami akan mengalami berbagai kesulitan, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan koordinasi dengan para camat dan lurah di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Yang lebih melegakan kami, saat itu bahkan Ahok juga bertanya dan menawarkan kira-kira bantuan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah propinsi agar pembayaran BLSM bisa berjalan lancar. Salah seorang dari kami menyampaikan bahwa kami perlu bertemu dengan seluruh walikota, camat dan lurah di seluruh DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi pembayaran BLSM.
Permintaan tersebut langsung disetujui oleh Ahok. Dia menjanjikan esok harinya, seluruh walikota, camat, lurah dan pejabat terkait lainnya akan dikumpulkan untuk  melakukan kegiatan tersebut. Mendengar jawaban tersebut kami semua terkaget-kaget, secepat itu respon menanggapi permintaan kami.  Selanjutnya kami malah jadi nervous. Kami harus serius menyiapkan acara untuk sosialisasi tersebut.
Permintaan lainnya adalah kami minta dijinkan untuk memakai ruangan beberapa kantor kelurahan sebagai tempat pembayaran BLSM karena beberapa kantor cabang kami sangat kecil dan tidak memadai untuk menampung penerima BLSM yang jumlahnya bisa mencapai ribuan untuk setiap kantor bayar. Permintaan tersebut juga langsung disetujui. Bahkan Ahok juga menawarkan bahwa jika memang diperlukan, beberapa space di kelurahan juga bisa dipakai untuk outlet kantor pos.
Alhamdulillah, berkat koordinasi tersebut program pembayaran BLSM di wilayah Jakarta berlangsung sangat lancar. Koordinasi dengan pejabat pemerintah, mulai dari tingkat propinsi, kota, kecamatan dan kelurahan semuanya berjalan dengan sangat baik.
[caption id="attachment_274854" align="aligncenter" width="480" caption="Berpose sejenak bersama Ahok"]
Mudah-mudahan virus Ahok ini bisa menyebar kepada para pejabat pemerintah di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta saja. Semoga !