Mohon tunggu...
Ali Syarief
Ali Syarief Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Lepasnya Papua Tinggal soal Waktu

5 Februari 2019   19:26 Diperbarui: 5 Februari 2019   20:05 851
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keamanan. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Pixelcreatures

Kita semua sedang disibukan dan terlena oleh/menghadapi Pilpres yg memuakan itu. Sungguh.

Sementara saudara saudara kita di Papua, kini sedang pesta pora uforia merayakan telah diterimanya document referendum merdeka dari Indonesia oleh PBB. Dan beberapa parliament di Eropa juga sedang sengit membahas dukungannya.

Apa yg akan terjadi? Saya menduga perpisahan dg wilayah Papua, hanya menunggu soal waktu saja. It's just a matter of time. Mengapa? Mari kita analisa.

Sesungguhnya Indonesia telah gagal membangun wilayah Papua dan masyarakatnya. Dari sejak jaman Bung Karno sampai sekarang, pendekatan pembangunan Papua adalah pendekatan keamanan (bukan kesejahateraan sosial). Jadi Polisi dan Tentara yg dominan.

Buktinya tercatat sudah 400 orang lebih, mnrt laporan, penduduk lokal dibunuh oleh tentara/polisi. Ribuan orang disiksa dan diperkosa. Bahkan dipenjarakan dg sewenang wenang. Tanpa proses hukum.

Pada sisil lain hasil Hutan, Tambang dan kekayaannya banyak diangkut dan dinikmati oleh Jakarta. Kerusakan lingkungan dan penggundulan Hutan merajalela. Persoalan ini, telah lama menjadi hight light topik conflict Jakarta Papua. Ketidak adilan!!!

Bagaimana sikap Jakarta soal referendum? Wapres JK sdh bicara.
 Menhankam sudah memberi ancaman "angkat senjata".

Bagaimana dg PBB dan negara negara di Dunia? Merespon referendum tersebut.

PBB, Hukum International, hanya akan mendengar isi hati dari penduduk lokal. Indigenous people. Ini persis seperti Timor Timur lepas dari Indonesia. Hasil referendum rakyat Tim Tim ingin merdeka dari Indonesia yg menjadi pertimbangan dasarnya.

Kasus lain, soal lepasnya dua pulau milik Indonesia ke wilayah Malaysia. Hakim international memutuskan kedua pulau itu, menjadi hak milik Malaysia. Alasannya karena penduduk Malaysia lebih dahulu telah menempati dikedua pulau tersebut.  Sipadan dan Ligitan, pulau Indonesia yang tak 'Indonesia'

Bagaimana sikap Indonesia? Sang Jenderal Jenderal yg gagah-gagah itu, kumisnya turun kebawah. Diam membisu seribu bahasa. Senjatanya, tidak meletus. Bomnya tdk meledak. Kapal terbangnya grounded. Dan lepaslah kedua pulau itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun