Sampai Timor Timur kembali ke rakyatnya sendiri, PBB menetapkan status sbg "annexation" atau pencaplokan. Karena itu perjuangan Ramos Horta di luar negeri, sangat mulus, sampai akhirnya tim tim berhasil kembali ketangan rakyatnya sendiri dan menjadi negara sendiri.
Sekarang, catatan dunia tentang Indonesia di Papua, adalah soal pelanggaran HAM. Dan pejuang2 OPM telah berhasil mendapatkan pengakuan terutama  dari negara negara Pacific, bila satu saat memisahkan diri. Sekretariat mereka ada ni negara negara maju, seperti di Australia dan Eropa.
Yang saya heran diplomat kita kok, tdk terdengar gerakannya. Saya tahu bgmn dulu Ramos Horta berjuang untuk tim2, beritanya head line di CNN. Tapi tak ada counter dari kemenlu. Bahkan saat diskusi CNN dg Ramos Horta dan aktifis International lainya, Â CNN menghubungi kemenlu tdk ada yg menerimanya.
Kasus yg sama, saya tahu teman2 OPM yg berjuang gigih di luar negeri, tapi saya tdk mendengar dari kemenlu mengcounternya. Saya dikirim flyer dulu dari timnya Ramos Horta dan UN, tp saya tdk dengar dari kemenlu.
Sekarang perjuangan rakyat Papua di luar negeri, dpt di lihat di berbagai web. Betapa gigihnya mereka. Dan lepasnya timtim, tdk dg senjata. Tapi dg referendum. Operasi military di Papua, tdk akan menyelesaikan masalah. Bahkan dibantah dunia, sbg pelanggaran HAM.
Saya kutipkan pergerekan mereka:
Benny Wenda menuturkan lobi untuk memerdekakan Papua semakin intensif dan dikoordinasikan melalui kantor baru kelompok separatis Free West Papua di Oxford.
Sejak namanya dicabut dari daftar Red Notice Interpol pada 2012, pemimpin kelompok Papua Merdeka itu melakukan lobi ke berbagai negara, antara lain Australia, Selandia Baru, negara-negara lain di Pasifik dan awal pekan depan dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat.
Ia menyebut kunjungannya ini sebagai tur dunia untuk menggalang dukungan.
"Secara politik kami harus merdeka dari bangsa Indonesia. Itu tujuan dari perjuangan saya, karena selama 50 tahun bersama Indonesia kami dibunuh, kami dipenjarakan, kami diintimidasi, kami dipukul," kata Benny Wenda dalam wawancara telepon dengan BBC pada Sabtu (18/05).
Pihak-pihak yang ia temui, lanjutnya, meliputi pemerintah, anggota parlemen, lembaga swadaya masyarakat maupun individu yang bersimpati.
