Oleh : Alimudin Garbiz (Indonesian Collaborative Institute)
Tersentak kita dengan berita yang disampaiakan oleh Media Tempo. Betapa tidak, tempo memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan usaha Firli Bahuri (Keua KPK) yang berusaha mentersangkakan Anies Baswedan dalam Formula dengan bukti yang dicari-cari. Benarlah asumsi masyarakat selama ini. KPK berulangkali memanggil Anies Baswedan, bahkan diperiksa sampai 11 jam yang pada akhirnya hanya menjadikan Panggung Deklarasi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden paling potensial dan layak mendapatkan tempat serta tiket dari Partai-Partai Politik Pengusung Anies sebagai Capres Resmi Presiden RI 2024.
Berita ini benar-benar menghentak, walaupun sebagian besar rakyat sudah tahu, bahwa ada usaha menjegal Anies Baswedan untuk menjadi Calon Presiden RI 2024 dengan berbagai cara. Namun data yang sexcara gamblang disampaikan oleh Tempo ini membuat kita tak habis pikir. Bagaimana bisa, sekelas Ketyua KPK berbuat gegabah, dengan nafsu syahwatnya yang menggebu-gebu, berusaha mentersangkakan Anies Baswedan yang sudah sukses menyelenggarakan Formula E dengan luar biasa. Bahkan kita mendapatka n respon fositif dari berbagai negara di dunia dengan suksesnya penyelenggaraan tersebut.
Kronologi Usaha Menjadikan Anies Tersangka :
Bagaimana bisa, KPK yang sejatinya sebagai lembaga penegak Hukum bermain-main dengan mencampuradukan antaran hukum dan politik. Bahkan Firli dan juga kedua Komisioner KPK lainnya , Alexander Marwata dan Karyoto, terus memaksa kepada Satuan Tugas Pengusut Formula E untuk segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Bahkan yang lebih mengagetkan lagi, disebutkan penetapan tersangka harus segera dilakukan karena berkejaran dengan Deklarasi Pencalonan Presiden. Intinya Anies harus segera menjadi tersangka sebelum Partai Politik Pengusung mendeklarasikan Anies sebagai Presiden.Â
Ini benar-benar usaha jahat yang harus segera dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana bisa lembaga hukum dikaitkan dengan momentum politik yang seharusnya menjadi pesta demokrasi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, kompeten, cerdas, santun dan terbukti mampu merealisasikan ide, gagasan, dan narasi menjadi sebuah karya yang fenomenal dan menjadi simbol kemajuan peradaban.
Satgas Penyelidik menolak kasus Formula E naik ke penyidikan dan mentersangkakan Anies karena tidak cukup bukti. Namun ketua KPK Firli bersama Ketua lainnya yakni Alexander Marwata, dan Karyoto terus mendesak Satgas di setiap gelar perkara jadikan Anies tersangka. Ketua KPK dan Firli Bahuri akan melobi Ketua BPK agar membuatr audit yang hasilnya ada kerugian negara karena penyelenggaraan formula E.
Ketua KPK mencari Pakar yang mau memberikan kesaksian bahwa tindak pidana penyelenggaraan Formula E, padahal, selama ini pakar tak menemukan unsur pidana. Namun kabarnya Agus Surono dari Universitas Al Azhar Indonesia bersedia memberikan kesaksian yang diinginkan Ketua KPK. Jika ini benar-benar terjadi sungguh sangat sadis dan mengerikan usaha-usaha penjegalan terhadap Anies Baswedan.
Kebejatan Moral Berdemokrasi
Tentu saja, Tempo tak akan gegabah begitu saja memberikan data-data dan fakta terkait usaha beberapa Oknum Komisioner KPK yang berusaha mengkriminalisasi Anies Baswedan. Kalau itu terjadi, berarti ada tangan-tangan aktor dibelakang mereka yang dengan sangat gampang berusaha mentersangkakan Anies Baswedan dan usaha agar tak menjadi Capres maupun mengikuti Pilpres 2024. Sungguh ini semua kebejatan Moral dalam Demoktrasi Bangsa Indonesia yang sebetulnya sudah maju. Bahkan diantara bangsa-bangsa lain di dunia.
Jika itu benar-benar terjadi, sungguh instrumen hukum menjadi sangat tercoreng moreng setelah kasus Ferdi Sambo meruntuhkan seluruh wibawa Polri dan Wibawa Hukum di Indonesia. Sekarang Oknum KPK mau bermain-main dan masuk dalam jebakan politik denan melakukan siasat jahat yang sebenarnya tak perlu dilakukan. KPK sebaiknya konsen saja mencari dimana keberadaan Harun Masiku yang sampai sekarang belum atau tidak ditemukan.Â
Jika tak kunjung ditemukan, benarlah asumsi masyarakat yang berpikir bahwa Haru Masiku sebenarnya bukan tak ditemukan, tapi memang sengaja disembunyikan dan sengaja tak ditemukan untuk melindungi oknum-oknum lain yang sebenarnya harus diusut oleh KPK. KPK bahkan tak berani untuk sekedar menemukan manusia yang bernama Harun Masiku tersebut. KPK bahkan menjadi lembaga penyeleksi, mana kasus yang harus dilambungkan, dan mana kasus yang harus disembunyikan,. Jika itu benar runtuhlah kepercayaan kita semua kepada lembaga anti rasuah tersebut.
Jika main-mainan oknum KPK tersebut terbuktui, maka Dewan Pengawas KPK termasuk Presidon Jokowi harus turun tangan, dan Firli Bahuri yang merupakan, beserta seluruh seluruh oknum yang bermain di KPK, secepatnya layak diberhentikan dengan tidak hormat. Jangan-main-main dengan skenario Tuhan. Tuhan tidak tidur kawan....!
Salam Lembaga Hukum yang Berintegritas....!
-Alimudin Garbiz (Indonesai Collaborative Insitute)
