Satu Minggu jelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati mengumpulkan seluruh pengurus DPD PDI P se Indonesia di Jakarta dalam rangka rapat koordinasi. Dalam sambutannya Megawati menyebutkan keikutsertaan para pengurus PDI P dari luar daerah sebagai pola gotong royong dalam memenangkan Ahok-Djarot.
Tema yang diangkat dalam rapat tersebut adalah "Satu Komando Rapatkan Barisan Menangkan Basuki-Djarot". Ini jelas menunjukkan begitu pentingnya kemenangan Ahok-Djarot dimata Megawati, karena dia mengerahkan seluruh potensi kader di daerah untuk datang ke Jakarta. Megawati juga langsung memompa semangat para kader untuk tidak kenal lelah memenangkan pasangan nomor urut dua tersebut.
Keseriusan tersebut tertuang dalam Surat No. 2654/IN/DPP/III/2017 tentang instruksi dan penugasan pemenangan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tanggal 16 Maret dan ditandatangani Ketua DPP Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto tersebut, seperti mengibaratkan langkah PDIP dengan mengutus seluruh pasukannya turun ke DKI seperti seseorang yang ingin membunuh nyamuk dengan menggunakan bom.
Salah satu kader PDI P yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Ciamis, H. Oih Burhanuddin sangat intensif membantu kemenangan Ahok-Djarot di Jakarta. Dia membagikan paket kepada masyarakat dibeberapa tempat, dan ada yang berada didalam rumah. Tentu tidak hanya Oih Burhanuddin, banyak lagi kepala daerah ataupun anggota DPRD asal PDI P yang turun keberbagai pelosok Jakarta dengan misi yang sama.
Dengan keluarnya instruksi tersebut bakal menyakiti hati rakyat. Karena demi Pilkada DKI Jakarta, akan banyak kepala daerah dan anggota DPR dan DPRD meninggalkan tugas utama mereka, yakni melayani rakyat yang telah memilih mereka. Dengan kurun waktu satu bulan di Jakarta seperti yang ada di instruksi, tentu selama itu pula rakyat di daerah yang tidak terkait sama sekali dengan Jakarta akan ditelantarkan. Kepala daerah yang seharusnya sibuk melayani, memastikan roda pemerintahan dan pembangunan didaerah terus berjalan malah disuruh sibuk dengan kepentingan partai.
Hal ini tentu akan membuat masyarakat seperti hanya dimanfaatkan dimasa kampanye saja, saat terpilih para pemimpin dan wakil mereka lebih mementingkan urusan partai dibandingkan nasib rakyat kecil. Bisa dibayangkan ada puluhan daerah yang akan ditinggalkan para pemimpin mereka.
Jika merujuk kepada hasil Pilkada serentak 2015, ada sekitar 160 daerah yang dimenangkan oleh PDI P, baik itu kader ataupun pengusung. Jika ditambahkan dengan daerah yang sedangkan menjabat, tentu jumlah tersebut akan semakin banyak. Dari sekian banyak daerah tersebut tentu masih banyak pekerjaan yang musti dikerjakan, dan banyak diantara tergolong daerah angka kemiskinannya tinggi.
Jangan sampai mentang-mentang para Bupati/Walikota tersebut maju melalui PDI P, maka bisa begitu saja memaksa mereka meninggalkan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dalam sumpah jabatan. PDI P harus ingat kalau yang menentukan pilihan itu rakyat, tanpa suara rakyat para kader PDI P tidak akan menjadi pejabat. Besar kemungkinan para pemimpin daerah tersebut terpaksa datang ke Jakarta, karena ada kata-kata akan dinilai dan dievaluasi oleh Ketum. Sekilas kata-kata itu jelas mengandung makna ancaman, jika tidak datang dan bekerja bisa jadi para pemimpin daerah dan wakil rakyat itu tidak akan diberikan kesempatan maju atau diusung lagi.
Dengan adanya kata-kata seperti ancaman tersebut semakin menunjukkan betapa berambisinya PDI P dalam merebut kekuasaan. Seharusnya sebagai partai pemenang pemilu dan mengangkat jargon partai wong cilik, PDI P memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Bukan malah sebaliknya memaksa para pemimpin daerah melanggar sumpah jabatan dan meninggalkan rakyat yang harusnya mereka pimpin.
Jangan karena Menteri Dalam Negeri merupakan kader PDI P maka bisa seenaknya memberikan izin meninggalkan daerah yang mereka pimpin. Karena jika benar para Bupati/Walikota datang ke Jakarta selama satu bulan, bisa dipastikan mereka tidak masuk kantor dan bagaimana proses perizinannya. Tapi sudahlah, penegakan hukum saat ini juga diragukan keadilannya.
Bukankah itu dapat memberikan contoh tidak baik juga untuk para PNS yang ada didaerah tersebut. Bisa saja nanti berdampak banyak PNS yang ikut-ikutan tidak masuk kantor, karena mereka melihat pemimpin mereka seenaknya meninggalkan tugas selama satu bulan. Padahal kepala daerah juga mendapatkan gaji dari uang rakyat.
