Pembangunan yang Tidak Merata Menjadi Buku Otonomi Daerah Tidak Berhasil

PEMBANGUNAN YANG TIDAK MERATA MENJADI BUKTI OTONOMI DAERAH TIDAK BERHASIL?

Kenapa pembangunan di daerah terpencil di Indonesia masih sangat kurang? Lalu, Kenapa penduduk dan pembangunan di pulau Jawa tidak sebanding dengan daerah lain di Indonesia? Atau apakah ini bukti bahwa otonomi daerah merupakan system atau program yang gagal dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia?

Mari kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas! Yang pertama kita harus mengetahui apa itu otonomi daerah, menurut bapak Syarif Saleh "Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat." 

Kemudian ada juga pernyataan atau pendapat dari bapak F. Sugeng Istianto "Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah" dari kedua pendapat diatas saya selaku penulis dapat menyimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak atau wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meengurusi urusan daerahnya masing-masing. 

Lalu kenapa otonomi daerah dilakukan, jika sudah memiliki pemerintahan pusat? Padahal jika hanya ada satu kendali maka lebih mudah dalam menentukan kebijakan dan menjalankannya. Jadi, tujuan utama dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak merata dan memberikan kesempatan oleh pemerintahan daerah untuk dapat mengelola sumber dayanya sendiri atau dapat kita simpulkan bahwa  jika kita berada di provinsi A dan tinggal lama disana maka kita akan lebih mengetahui kebutuhan serta keunggulan provinsi kita sendiri dibanding orang lain, jika hanya ada satu otak dari seorang presiden untuk memikirkan 34 masalah sekaligus tentu akan sulit dibandingkan 34 otak seorang gubernur memikirkan 34 masalah atau masing-masing otak memikirkan 1 masalah tentunya akan jauh lebih mudah dan lebih detail dan tentunya hasilnya akan jauh lebih baik jadi itu adalah perumpamaan untuk mengetahui tujuan utama diadakannya otonomi daerah di Indonesia mengingat setiap daerah memiliki keberagaman dan keunggulannya masing-masing.

Namun balik lagi tujuan tersebut apakah sudah tercapai atau hanya sekedar tujuan saja tanpa adanya realisasi dan mungkin hanya akan sekedar angan-angan? Atau mungkin saja 34 gubernur yang berpikir ini bukan menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah?  

Mengingat tingkat korupsi para wakil daerah atau pimpinan daerah yang sangat tinggi angkanya, banyaknya pimpinan daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK menjadi alarm atau justru bukti ketidakberhasilan otonomi daerah di Indonesia, lalu pembangunan yang hanya bertumpuk di pulau jawa namun pembangunan di pulau lain khususnya papua yang sangat berbanding terbalik dengan pulau jawa. 

Ini seharusnya menjadi alasan pemerintahan pusat untuk merevisi Kembali system otonomi daerah yang dijalankan di negeri ini, mulai dari integritas pimpinan atau struktur organisasi pemerintahan daerah yang masih sangat diragukan kualitasnya, khususnya di daerah-daerah terpencil, kota atau provinsi yang ada di perbatasan Indonesia dan daerah terpencil lainnya. Kemudian juga kualitas Pendidikan untuk para putra putri daerah membentuk diri mereka untuk lebih kritis dan lebih peka dengan lingkungannya sendiri.

Mulai dari jalan tol, Gedung pencakar langit, rel kereta, kemudian populasi penduduk, dan yang terakhir adalah lapangan pekerjaan. Hal-hal ini menjadi bukti konkret kesenjangan provinsi atau kota di Indonesia, bagaimana pulau jawa dengan hal-hal diatas lalu pulau-pulau lain juga yang seharusnya mendapatkan sarana diatas namun tidak memilikinya menjadi tanda tanya besar apakah ini kesalahan system otonomi daerah yang dijalankan di Indonesia atau justru orang atau pelaku yang ada di system yang membuat otonomi daerah dianggap belum memberi dampak yang baik untuk Indonesia? 

Banyak sekali tanda tanya besar untuk pemerintahan pusat agar mengambil keputusan tegas dalam memotivasi atau membantu para wakil daerah dapat menggunakan kelebihan atau kekayaan daerah mereka dalam menyelesaikan permasalahan dan membawa income yang banyak untuk keuangan Indonesia.

Kemudian saya selaku penulis ingin menyampaikan beberapa pendapat mengenai permasalahan yang ada diatas mengingat saya yang berasal dari Sulawesi atau daerah yang tidak popular, pembangunannya yang masih kurang dibandingkan dengan kemajuan pembangunan di pulau jawa, padahal kekayaan wisata, kemudian sumber daya alam berupa nikel, dan berbagai macam kekayaan alam yang tidak kalah dari jawa namun, Kembali lagi kemampuan daerah untuk mengelola kekayaan tersebut yang mungkin masih kurang, kepekaan pemerintah tentang kebutuhan masyarakat padahal tujuan utama otonomi daerah salah satunya adalah agar lebih mudah dalam mendengar atau merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kembali lagi integritas dari struktur organisasi di pemerintahan daerah yang masih harus ditingkatkan lagi.