Perdagangan Liberalis dan Merkantilis, Di Manakah Posisi Perdagangan Indonesia Saat Ini?

Politik perdagangan internasional secara garis besar dibagi dalam dua kubu, yaitu liberalisme dan merkantilisme. Teori merkantilisme telah lebih dulu hadir jika dibandingkan dengan liberalism, sedangkan teori liberalism hadir sebagai bentuk kritik dari teori merkantilisme. Teori perdagangan merkantilisme hadir sejak abad ke-18 dan tetap eksis hingga abad ke-18 sebelum liberalisme hadir, namun bukan berarti teori ini hilang begitu saja, hingga abad ke-20 masih terdapat beberapa praktik teori dan impact teori ini dalam perekonomian suatu negara. Sedangkan teori perdagangan liberal muncul dan berkembang sejak abad ke-18 sebagai bentuk kritik dan tentangan terhadap praktik ekonomi merkantilisme saat itu. Pada masa itu, perdagangan merkantilisme memiliki sistem ekonomi yag berorientasi pada emas. Kaum merkantilisme berfokus pada meningkatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara memaksimalkan ekspor dan membatasi impor atau bahkan tanpa impor.dalam teori ini rakyat bekerja untuk kepentingan ekonomi nasioal suatu negara. Teori liberalism muncul dari ketidak percayaan Adam Smith terhadap intervensi ekonomi oleh pemerintah dan menganggapnya sebagai hal berbahaya.  

 Teori perdagangan liberal dan merkantilisme saling berseberangan dan memiliki pandangan yang berlawanan. Pada dasarnya teori merkantilisme ini menekankan adanya peran dan kontrol negara terhadap ekonomi nasionalnya, yang artinya perdagangan dan perekonomian suatu negara baik dalam lingkup domestic atau secara global tidak boleh lepas dari kekuasaan negara atau politik. Sedangkan teori liberalism memiliki pemikiran sebaliknya, kaum liberalism mendukung adanya kebebasan individu dalam mencapai tujuan ekonominya. Jika dalam teori perdagangan merkantilisme pemerintah memiliki hak intervensi untuk memperoleh kekuatan ekonomi nasional, maka pada teori perdagangan liberal menekankan jika pemerintah hanya perlu memiliki sedikit peran dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya agar dapat tercapai efisiensi secara maksimal. Merkantilisme memperhitungkan politik perdagangan dalam perekonomiannya, kaum merkantilisme meyakini jika setiap negara pasti secara alamiah memiliki keinginan untuk melindungi diri mereka dari efek negative perdagangan, sehingga mereka cenderung menerapkan kebijakan proteksionisme dalam kebijakan ekonomi nasionalnya dengan alasan keamanan dan kemajuan ekonomi dalam negeri. Negara dengan pemikiran merkantilisme lebih memilih memproduksi dan menggunakan barangnya sendiri daripada melakukan impor, mereka memilih melindungi dan meningkatkan industri dalam negeri dan memberikan tarif tinggi terhadap produk negara lain. Selain itu kaum merkantilis juga meyakini jika praktik terms of trade pada perdagangan bebas hanya akan menguntungkan negara-negara maju. Pemikiran merkantilisme menganggap perdagangan bebas berpotensi merusak otonomi ekonomis suatu negara dan mengacaukan control suatu negara terhadap perekonomiannya. Oleh sebab itu dalam pemikiran ini sangat dianjurkan untuk diberlakukan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang melindungi industri domestic dan pembangunan nasional. Di sisi lain, liberalism memahami jika perdagangan harus bebas sehingga dapat mengoptimalkan diri untuk menjadi kaya dan kuat. Pemikiran liberalism telah membuka jalur perdagangan bebas yang memberikan kebebasan bagi setiap negara untuk mengembangkan ekonominya dalam skala global, sehingga menciptakan kerja sama perusahaan antar negara dan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional. Lalu, Indonesia saat ini menerapkan pemikiran merkantilisme atau liberalism dalam sistem perdagangan internasionalnya?

Jika dilihat dari sisi perdagangan bebas, Indonesia tampak aktif mengikuti arus perdagangan bebas secara global. Bahkan Indonesia turut membuka peluang bagi perusahaan asing untuk dapat mendirikan perusahaannya di Indonesia. Indonesia ikut aktif dalam setiap penyelenggaraan dan diskusi ekonomi global oleh negara-negara lain. Indonesia membuka setiap peluang kerja sama secara global dan penanaman modal asing di perusahaan dalam negeri. Ini menunjukkan adanya sisi ekonomi liberalism yang diterapkan oleh Indonesia dalam perdagangan Internasional. Indonesia juga memberikan keleluasaan bagi warganya untuk melakukan usaha dan memperoleh kekayaan. Masyarakat memiliki kebebasan memilih pasar yang dapat menguntungkan usaha mereka. Namun Indonesia tidak serta merta melakukan perdagangan liberal, Indonesia masih menerapkan adanya subsidi, pengenaan tarif impor dan prioritas impor oleh negara yang merupakan hasil dari pemikiran merkantilisme. Penerapan subsisdi oleh pemerintah merupakan hasil dari praktik merkantilisme yang tujuan utamanya untuk memberikan support dan kemudahan terhadap industri dalam negeri sehingga mampu menciptakan banyak produk yang dapat dijual baik di dalam negeri maupun untuk diekspor. Selain itu Indonesia juga tampak beberapa kali melakukan pembatasan impor dengan tujuan mensejahterakan usaha dalam negeri. Tahun 2018 lalu Indonesia sempat membuat peraturan untuk membatasi impor bahan pangan yang termasuk gula, beras, produk hewan, dan yang sejenisnya. Pemerintah melakukan pembatasan impor dengan menaikkan Pajak Penghasilan Impor (PPh). Hal ini terjadi karena Indonesia pada saat itu telah terlalu banyak melakukan impor sehingga rupiah terhadap dolar semakin melemah. Selain itu juga, impor yang berlebihan akan membahayakan petani di dalam negeri, karena harga bahan impor lebih murah sehingga para petani akan kesulitan untuk bersaing dalam pasar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan teori merkantilisme dalam melakukan sistem perdagangan. Pemerintah berusaha mengoptimalkan industri dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakatnya dan mengupayakan agar industri lokal dapat maju bahkan jika bisa dapat menembus ekspor global. Maka dalam hal ini dapat dilihat jika Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan perdagangan internasional dalam pemikiran realisme. Indonesia memberikan kebebasan kepada para pengusaha untuk membentuk pasar dan mencari kekayaan, namun dalam beberapa hal masih terdapat campur tangan pemerintah dengan setiap kebijakan yang ditujukan untuk membantu perekonomian lokal. Lebih tepatnya Indonesia berusaha menjamin kemajuan ekonomi oleh kaum menengah sebagai upaya menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat dan menciptakan sekonomi yang setara sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di dalam negaranya. Teori liberalism jika diterapkan secara penuh akan dapat menciptakan kesenjangan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan bersaing sejak awal, sehingga dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk mendorong dan memberikan jalan bagi mereka untuk mengembangkan bisnisnya sehingga dapat bersaing dalam pasar, dalam hal ini peran pemerintah yang cukup kuat menunjukkan masih adanya praktik merkantilisme dalam suatu negara.

              Meskipun hingga saat ini seluruh dunia telah mengalami liberalisasi perdagangan, bukan berarti seluruh negara telah melaksanakan ekonomi liberal secara penuh. Sebuah negara pada dasarnya tidak benar-benar mengadopsi satu paradigma, namun mengembangkan setiap paradigma sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Indonesia tidak sepenuhnya hanya berada pada sistem perdagangan yang liberalis, namun juga masih menerapkan beberapa praktik perdagangan yang berasal dari dampak sistem merkantilisme.

Sumber :

Bakry, Umar Suryadi 2019.  Ekonomi Politik Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.