Selain ketiga catatan diatas, ada beberapa tantangan kedepan yang perlu disikapi dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur pertanian ini. Pertama, potensi bencana alam yang tinggi di daerah-daerah pertanian. Sudah mafhum kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negeri yang potensi kebencanaannya sangat tinggi. Berdasarkan catatan BNPB, sepanjang tahun 2018, ada sedikitnya 4.816 kejadian bencana alam di Indonesia. Dari angka tersebut, bencana alam telah merusak setidaknya 60.466 hektar sawah dan 62 unit jaringan irigasi.
Di tingkat global, The United Nations International Strategy for Disaster Reduction Global Assessment Report 2013 mencatat bahwa selama rentang waktu 2003-2013, sebanyak 58 juta hektar tanaman rusak dan 11 juta ternak hilang akibat bencana alam, setara dengan 11 milyar dollar amerika. Karena dampaknya yang begitu besar, FAO (2015) dalam laporan yang berjudul "The impact of natural hazards and disasters on agriculture and food security and nutrition: A call for action to build resilient livelihoods" menganjurkan agar para pemangku kepentingan bidang pertanian melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketahanan (mainstreaming of disaster risk reduction and resilience building).
Kedua, konversi lahan pertanian yang tak terkendali. Menurut data Kementerian Pertanian RI (2015), laju konversi lahan sawah di Indonesia mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu hektar per tahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru. Konversi lahan sawah sekitar 80 % terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini, langsung maupun tidak langsung, pasti akan berdampak pada persoalan ketahanan pangan nasional.
Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian ini terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan. Nah, jangan sampai infrastruktur pertanian yang sudah dibangun oleh pemerintah saat ini ternyata dialihfungsikan untuk kegiatan komersial lainnya karena lahan sawahnya juga sudah dikonversi.
Agenda
Dengan tantangan dan beberapa catatan yang telah diuraikan diatas, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menyediakan semua sarana prasarana yang dibutuhkan petani ini agar pertanian Indonesia makin maju. Agenda terpenting saat ini adalah merubah cara berfikir pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, yang selama ini sudah terlanjur berpikir secara linier dan mekanistik, bahwa dengan pembangunan infrastruktur fisik saja pertanian kita bisa maju. Tentu saja tidak semudah itu. Infrastruktur fisik perlu, tapi itu saja tidak cukup. Perlu ada upaya serius dan sungguh-sungguh untuk membangun kedua infrastruktur lainnya.
Kedua, perlu dilakukan segera pembangunan infrastruktur pertanian yang terintegrasi dan tidak parsial. Agar manfaat yang dirasakan memiliki nilai tambah di masyarakat. Lengkapi pelabuhan-pelabuhan yang sudah dibangun dengan pergudangan berpendingin udara; lengkapi embung atau bendungan-bendungan yang dibangun dengan laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian atau klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, atau balai informasi dan promosi pertanian.
Ketiga, libatkan masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana. Masyarakat juga perlu diajak untuk sama-sama ikut menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Dengan begitu, kita berharap ke depan, pertanian Indonesia semakin maju. Semoga!
