Kendati KPK tak bisa dipungkiri sebagai produk politik lantaran dibentuk legislatif dan eksekutif, namun mesti memiliki prinsip dan pendirian yang kuat guna menjalankan tugas berdasarkan regulasi perundang-undangan. Â Masyarakat menginginkan KPK sebagai lembaga publik yang independensinya tidak berpihak pada satu individu, partai atau jabatan tertentu, Sabtu (12/6).
KPK adalah salah satu lembaga yang mendapat sorotan hingga kritikan dari berbagai pihak. Sebut saja pada jumat, 11 Juni 2021. Mantan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik kinerja KPK yang disebutnya selama ini mengintip amplop ketimbang melihat audit.
"Kalau mau memberantas korupsi jangan ngintip amplop, amplop kecil, Bos. Intip audit. Audit itulah alat untuk menemukan korupsi yang benar, karena auditor negara ini sensitif dengan penyimpangan. Ibarat pipa (ada) lubang dikit tahu. Auditor kita kelas dunia lho, dia audit PBB lho," ujar Fahri, melansir detiknews, Jumat (11/6).
"Ini yang namanya BPK jangankan diajak kerja sama KPK, malah dimusuhin. Sampai sekarang tuh, BPK masih tunggu sinyal apakah kita bisa kerja sama atau nggak," tambahnya, melansir detiknews, Jumat (11/6).
Sebagai politikus dan warga negara Indonesia, Fahri Hamzah memiliki hak untuk memberi masukkan kepada KPK. Apalagi, KPK memang berada dan dibentuk oleh orang-orang politik yang bersumber dari berbagai partai. Â
Kendati demikian, pengamat Politik sekaligus direktur eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) mengatakan, untuk menjaga independensinya, KPK mesti bekerja sesuai regulasi dan perundang-undangan.
Guna menerapkan kerjasama antara BPK dan KPK seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah. Dapatlah dipahami, mesti ada regulasinya. Hal itu pun dikatakan oleh pengamat politik Karyono Wibowo.
"KPK ini produk politik. Bukan hanya KPK. Lembaga-lembaga negara seperti MK atau Komnas Ham pun sama.  Tapi, meski produk politik, dalam menjalankan tugas mesti independent. Harus menjalankan tugasnya  sesuai undang-undang," Jelas Karyono Wibowo kepada Pantau Lampung, Jumat (11/6).
KPK pun rawan dijadikan sebagai kekuatan untuk memenangkan pertarungan. Sebut saja, pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menuai kontroversi. Fahri Hamzah menganggap polemik TWK sebagai ucapan selamat tinggal kepada orang-orang lama di KPK. Waketum Partai Gelora itu berharap tidak ada lagi sensasi-sensasi di tubuh KPK.
"Jadi kalau saya seperti surat, saya katakan ini waktunya mengucapkan selamat tinggal lah kepada yang lama. Biarin ini generasi baru lebih banyak, anak muda yang idealis, lebih jago, yang ngerti itu kasus. Sudah selesai lah sensasi-sensasi itu," ucapnya.
