Sistem Zonasi, Masa Depan Mutu Pendidikan Nasional

"Pak, tolong revisi Permendikbud 51. Anak saya tidak bisa sekolah Negeri" demikian teriakan salah satu warga kepada bapak presiden Joko Widodo saat berkunjung di Surabaya, Jawa Timur. Sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com, pada hari kamis, 20 Juni 2019.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, Kementrian Pendidikan & Kebudayaan menerapkan sistem zonasi yang diatur melalui Permendikbud no. 51 tahun 2018. 

Lebih detailnya, pada pasal 16 yaitu, Kementrian Pendidikan melalui Permendikbud mengatur PPDB di setiap sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam 4 kategori siswa, yaitu 90% untuk siswa yang berada di zona sekolah tersebut, 5% untuk siswa berprestasi, dan 5% untuk siswa perpindahan tugas orang tua / wali. 

Di poin ke 6 dan 7 pasal 16 tersebut ditegaskan bahwa peserta didik hanya boleh memilih 1 diantara 3 kategori tersebut, dan sekolah (yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah)  dilarang membuka jalur pendaftaran selain 3 kategori tersebut.

Opini publik cukup beragam atas keputusan yang dinilai baru dalam ranah pendidikan ini. Pak Muhadjir Efendy selaku Menteri Pendidikan & Kebudayaan menegaskan "Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan sekoah terdekat dari rumahnya. 

Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminatif, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu layanan publik. Cirinya harus non excludable, non rivalry, dan non discrimination." Demikian perkataan mendikbud sebagaimana diberitakan oleh detik.com.  

Penulis sebelum menulis artikel ini, berusaha menjelajahi berita-berita yang berkembang di internet seputar reaksi warga terhadap sistem zonasi. Mengapa di Internet? Ya, karena di Televisi pemberitaan cukup disibukkan dengan tayangan langsung siding perselisihan hasil pemilihan presiden di mahkamah Konstitusi. Kembali ke hasil penjelajahan saya di internet, penulis menemukan banyak sekali respon negatif masyarakat yang diberitakan oleh portal-portal pemberitaan online. 

Dari sekian banyak alasan tentang penolakan sistem zonasi kurang lebih karena anaknya kesulitan untuk sekolah di sekolah yang dianggap favorit. Bahkan ada salah satu orang tua di depok yang menyesalkan karena anaknya dianggap sudah susah payah belajar mendapatkan nilai kelulusan yang bagus harus bersaing bersama siswa yang nilainya rendah namun jarak rumahnya lebih dekat dengan SMA favorit. Menurutnya, hal ini tidak adil.

Penulis kebetulan sedang studi di fakultas pendidikan, sedikit banyak penulis telah beberapa kali mendiskusikan berbagai problem pendidikan di Indonesia ini. Dari beberapa problem yang ada, tidak terciptanya kesetaraan hak anak bangsa dalam menerima pendidikan di Negara ini merupakan salah satu problem serius yang belum terselesaikan. Kita tahu bersama, pemerintah mencoba menyetarakan mutu pendidikan Nasional melalui adanya Ujian Nasonal. 

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan itu belum berjalan efektif, malah terkesan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Karena yang disetarakan hanya pada taha evaluasinya.

Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama merupakan amanat konstitusi, sebagaimana terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun fakta yang terjadi di lapangan banyak sekolah-sekolah yang saling bersaing secara berlebihan, sekolah-sekolah negeri favorit bermodalkan input eserta didik yang lebih baik dibanding sekolah lainnya, meningkat pesat dan semakin diminati banyak siswa.