Dalam melakukan kerjasama pembangunan perlu diketahui tahap-tahap dalam menjalankan skema ini. Tahap-tahap skema PPP terdiri dari : tahap perencanaan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi, mengkalkulasikan anggaran, dan mengkategorikan proyek infrastruktur yang dapat direalisasikan dengan skema PPP.Â
Tahap penyiapan oleh pemerintah untuk mengkaji kesiapan dan kelayakan proyek. Tahap transaksi yaitu proses pelelangan hingga penandatanganan kontrak kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta sampai dengan dilaksanakan kegiatan kontruksi. Walaupun untuk merealisasikan skema ini di indonesia tentu tidak mudah. Oleh karena itu, tahapan dalam skema ini perlu dilakukan dengan matang dan hati-hati.
Kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PPP di indonesia antara lain seperti permasalahan PPP bukan hanya terdapat pada anggaran saja, tetapi juga di penggunaan anggarannya yang belum optimal. Peraturan yang ada sering kali tumpang tindih. Resikonya terlalu tinggi karena masih ada resistensi dari masyarakat dan juga pembebasan tanahnya tidak semudah yang sudah diprediksikan. Perlu dibuat aturan-aturan tambahan yang akan mendorong undang-undang pengadaaan lahan. Pihak swasta belum mendapat jaminan dari pemerintah. Dan proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada swasta juga belum dipersiapkan dengan matang.
Memang dengan dilaksanakannya PPP dalam membantu pembangunan infrastruktur akan sangat membantu dalam segi pendanaan. Dengan anggaran yang mumpuni dan tenaga kerja yang kompeten maka suatu progam pembangunan infrastruktur akan terlaksana dan terwujud. Dengan adanya infrastruktur maka dapat meningkatkan perekonoman. Jika infrastruktur terhambat aka pelaksanaan kegiatan progam lain yang berpotensi dapat mengembangkan kualitas negara juga akan terhambat. Dengan adanya infrastruktur diharapkan mampu menambah pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah.
