Beberapa waktu yang lalu, Jepang sempat beberapa kali menawarkan kerjasama dengan Indonesia dalam meningkatkan ekonomi digital. Jepang bahkan mengajak Indonesia untuk mendukung langkahnya dalam kebijakan DFFT.
Menteri Komunikasi dan Informatika beserta Menteri Perdagangan mewakili Indonesia dalam pertemuan para menteri digital anggota G20 di Jepang pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2019.
Terdapat beberapa tema yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan kali ini. Antara lain Society 5.0, Human Centered Artificial Intelligence, Data Free Flow with Trust (DFFT), Government Innovation, Security, serta SDGs and Inclusion.
Topik pembahasan mengenai DFFT menjadi perbincangan hangat. Jepang menilai DFFT diyakini mampu meningkatkan efisiensi yang bernilai ratusan miliar USDÂ tiap tahunnya.
Pertemuan itu mendorong agar perizinan pertukaran data informasi secara global dapat dilakukan. Rencananya DFFT akan dilakukan dengan pertukaran data informasi untuk berbagai sektor sesuai kebutuhan dalam lingkup global.
Rudiantara selaku Menkominfo menekankan soal privasi dan perlindungan data dalam forum tersebut.
Kerjasama Ekonomi yang Erat dengan Jepang
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jepang menempati urutan ketiga tujuan ekspor Indonesia sekaligus importir terbesar bagi Indonesia.
Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Jepang pada tahun 2018 adalah hasil tambang berupa batubara, bijih besi, bijih tembaga, dan karet alam.
Sedangkan komoditas impor yang berasal dari Jepang berupa kendaraan bermotor dan aksesorisnya, mesin cetak, hingga produk olahan besi lainnya.
Penerapan DFFT merupakan pemindahan data secara terbuka. Contohnya suatu maskapai penerbangan biasa melakukan pemeliharaan mesin jet berkala secara fisik.
Jika data operasional jet dikirim setiap waktu dengan menerapkan DFFT, data informasi yang menjelaskan mengenai mesin jet tersebut dapat diproses melalui big data analysis dan menerapkan artificial intelligence. Jadi, pemeliharaan dapat dilakukan tanpa harus dilihat secara fisik.
Pembenahan Ekonomi Digital Dalam Negeri
Terdapat banyak pertimbangan untuk menerapkan kebijakan DFFT. Merespon hal tersebut, Indonesia menyetujui dengan beberapa catatan.
Menkominfo menyampaikan pelaksanaan rencana tersebut harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat dengan mempertimbangkan masalah privasi, perlindungan data, serta intellectual property right and security.
Data -- data strategis milik Indonesia tentunya tidak boleh dengan mudah diketahui oleh pihak asing.
Indonesia tidak ingin ekonomi digital justru mendominasi kelompok usaha tertentu dan menjadi predator ekonomi dalam negeri.
Mengingat infrastruktur teknologi digital negara anggota G20 yang berbeda -- beda, maka negara yang memiliki kemajuan teknologi akan mendominasi dalam penerapan ekonomi digital.
Salah satu solusinya, Indonesia menawarkan kepada anggota G20 untuk dibuat jangka waktu atau time frame sebelum akses pertukaran informasi dibuka secara global.
Tujuannya untuk mempersiapkan semua aspek yang dibutuhkan baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Teknologi digital di Indonesia harus segera menjadi perhatian khusus agar tidak tertinggal dengan negara -- negara anggota G20.
Jika tidak, Indonesia akan menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi pihak asing terlebih jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta penduduk.
Budaya konsumtif dalam masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa negara lain ingin mempererat hubungan ekonomi digital dengan Indonesia.
Pembenahan sumber daya manusia perlu ditingkatkan terlebih dalam penguasaan teknologi. Kebijakan DFFT mampu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan negara.
Di samping itu, keamanan data privasi menjadi terancam dengan akses data bebas yang dilakukan secara global.
Bengkulu, 9 Juni 2019
