Jika data operasional jet dikirim setiap waktu dengan menerapkan DFFT, data informasi yang menjelaskan mengenai mesin jet tersebut dapat diproses melalui big data analysis dan menerapkan artificial intelligence. Jadi, pemeliharaan dapat dilakukan tanpa harus dilihat secara fisik.
Pembenahan Ekonomi Digital Dalam Negeri
Terdapat banyak pertimbangan untuk menerapkan kebijakan DFFT. Merespon hal tersebut, Indonesia menyetujui dengan beberapa catatan.
Menkominfo menyampaikan pelaksanaan rencana tersebut harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat dengan mempertimbangkan masalah privasi, perlindungan data, serta intellectual property right and security.
Data -- data strategis milik Indonesia tentunya tidak boleh dengan mudah diketahui oleh pihak asing.
Indonesia tidak ingin ekonomi digital justru mendominasi kelompok usaha tertentu dan menjadi predator ekonomi dalam negeri.
Mengingat infrastruktur teknologi digital negara anggota G20 yang berbeda -- beda, maka negara yang memiliki kemajuan teknologi akan mendominasi dalam penerapan ekonomi digital.
Salah satu solusinya, Indonesia menawarkan kepada anggota G20 untuk dibuat jangka waktu atau time frame sebelum akses pertukaran informasi dibuka secara global.
Tujuannya untuk mempersiapkan semua aspek yang dibutuhkan baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Teknologi digital di Indonesia harus segera menjadi perhatian khusus agar tidak tertinggal dengan negara -- negara anggota G20.
Jika tidak, Indonesia akan menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi pihak asing terlebih jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta penduduk.
Budaya konsumtif dalam masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa negara lain ingin mempererat hubungan ekonomi digital dengan Indonesia.
