Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan imbauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang penerapan penguncingan lebih ketat dan luas. Mengingat juga lonjakan kasus positif Covid-19 serta angka kematian masih tinggi.
"Imbauan ini penting untuk diperhatikan, apalagi sebentar lagi masa PPKM Darurat selesai. Perlu ada evaluasi kembali. Jangan sampai putusan pelonggaran dan relaksasi diambil, padahal angka penyebaran Covid-19 masih tinggi," kata Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu mengacu pada laporan terbaru WHO yang mencatat bahwa ada peningkatan tajam infeksi Covid-19 yang tinggi di 13 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Maka, pembatasan mobilitas sosial memang sangat diperlukan dalam keadaan ini.
Puan turut pula menyoroti penurunan jumlah kasus positif Covid-19 yang diiringi dengan penurunan jumlah test yang dalam data pemerintah. Jangan sampai peristiwa ini menciptakan kabar rancu di masyarakat.
"Pemerintah harus jujur dalam penanganan lonjakan kasus ini. Jangan membuat seolah-olah data kasus Covid-19 sudah turun, padahal malah jumlah pengetesan memang sedang berkurang," tutur Puan.
Puan melanjutkan bahwa kelalaian ini justru bahaya untuk penanganan Covid-19 nantinya. Selain itu, proses tracing pasien Covid-19 juga akan terganggu. "Jika data tes Covid-19 tidak akurat bagaimana kita bisa melakukan antisipasi penanganan kasus positif dan melakukan tracing untuk penanganan kesehatan masyarakat," ujar Puan.
Puan juga menyatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan catatan WHO tentang pembatasan pergerakan yang masih penting dilakukan jika tingkat penularan Covid-19 masih di atas 20 persen. Pasalnya, rata-rata penyebaran infeksi virus corona masih tercatat ada di angka 30 persen selama seminggu terakhir.
Diketahui sejak minggu lalu, Rabu (14/7/2021) hingga Sabtu (17/7/2021) penambahan kasus positif harian Covid-19 ada di atas 50 ribu. Sementara hasil testing pada pekan itu tak kurang dari 240 ribu spesimen.
Sedangkan, tren kasus terlihat turun dan kurang dari 50 ribu terhitung sejak Minggu (18/7/2021). Di saat yang sama, jumlah testing juga kurang dari 240 ribu spesimen. Dari hasil ini, bisa disimpulkan bahwa penurunan kasus positif tidak berimbang secara data.
"Jangan sampai kita lengah karena data terlihat menurun padahal tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan," ujar Puan.
Kelalaian testing tersebut, tutur Puan, bisa membuai masyarakat dan menganggap bahwa lonjakan sudah selesai, lalu mereka lengah dalam menjalankan protokol kesehatan yang tadinya sudah ketat. Sewajibnya Pemerintah tidak memberikan informasi publik yang sesat.
