Mohon tunggu...
Aldentua S Ringo
Aldentua S Ringo Mohon Tunggu... Pengacara - Pembelajar Kehidupan

Penggiat baca tulis dan sosial. Penulis buku Pencerahan Tanpa Kegerahan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menerka Posisi Partai Demokrat di Pemilu 2024 Pasca KLB

8 Maret 2021   11:00 Diperbarui: 8 Maret 2021   11:24 313
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Menerka Posisi Partai Demokrat di Pemilu 2024, Pasca KLB.

Pemilu memang baru berlangsung tahun 2024. Namun Agustus 2023 sudah ada penetapan calon dan persiapan Pemilu 2024. Berarti tinggal dua tahun lagi, tahun politik segera tiba dan suhunya biasanya memanas. Partai Demokrat kini sudah panas duluan, bahkan sangat panas. Tahun 2021 masih awal, namun gonjang-ganjing Partai Demokrat sudah heboh.

KLB Partai Demokrat Sibolangit 2021 telah mempercepat pemanasan suhu politik. Bagaimana nasib Partai Demokrat dalam Pemilu 2024 setelah gonjang-ganjing KLB ini? Apakah Partai Demokrat bisa mengatasi konflik yang diakibatkan KLB ini? Atau inikah jalan terjal dan curam yang harus dihadapi Partai Demokrat? Atau apakah ini bagaikan meniti buih untuk mencapai seberang dan bisa mengikuti Pemilu 2024? Atau Partai Demokrat bisa terjatuh di Pemilu 2024? Berbagai pertanyaan ini harus dijawab Partai Demokrat yang kini berduka dan berkabung.

Perjalanan Partai Demokrat yang pada 9 September 2021 ini akan berumur 20 tahun. Dua dekade mengayuh perjalanan partainya hingga kini. Partai ini baru disahkan pada tahun 2003. Menjadi peserta Pemilu pertama di tahun 2004, Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 7,45 persen. Suara sebanyak 8.455.225 dan menduduki 57 kursi di DPR. Mencapai peringkat kelima perolehan suara. Start awal yang cukup baik. Ketika itu Ketua Umumnya adalah Subur Budhi Santoso yang menjabat mulai dari 10 September 2001 sampai 23 Mei 2005. SBY terpilih sebagai presiden pada tahun 2004.

Pada tanggal 23 Mei 2005 ketua umum berganti ke Hadi Utomo sampai dengan 23 Mei 2019. Di tangan Hadi Utomolah Partai Demokrat mencapai puncak perolehan suara. Pada Pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh suara 20,4 persen atau suara 21.703.137. Berhasil menduduki 150 kursi di DPR dan mendapat peringkat pertama perolehan suara. Kala itu SBY menjabat presiden.

Pada tanggal 23 Mei 2010 terjadi pergantian Ketua Umum dari Hadi Utomo kepada Anas Urbaningrum yang menjabat sampai 23 Mei 2013. Saingan Anas pada ketika itu adalah Andi Mallarangeng yang didukung SBY. Andi kalah. Kasus korupsi melanda Partai Demokrat. Kasus Anas, Nazaruddin dan Andi Mallarangeng dengan Kasus Hambalang meledak.

Pada tanggal 30 Maret 2013 Ketua Umum digantikan oleh SBY sampai Mei 2015. SBY masih presiden sampai 2014. Pemilu 2014 Partai Demokrat dipimpin SBY yang juga merangkap jabatan sebagai Presiden.

Pada pelaksanaan Pemilu 2014 angka perolehan Partai Demokrat anjlok dari 20,4 persen ke 10,19 persen. Menempati posisi keempat dengan jumlah suara 12.728.913. Suara tergerus akibat kasus Korupsi Hambalang sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Ketua Umum kedua SBY diperpanjang pada tanggal 12 Mei 2015 sampai 15 Maret 2020.

Pada Pemilu tahun 2019, ketika SBY menjadi Ketua Umum PD, perolehan suara turun lagi ke angka 7,77 persen dengan perolehan 10.876.507 suara. Menempati urutan ketujuh dari sembilan partai yang memiliki anggota di DPR.

Dua Pemilu, tahun 2014 dan 2019 dimana SBY sebagai Ketum PD telah menurunkan jumlah suara pemilih sampai titik 7,77 persen. Padahal tahun 2014 itu, SBY masih menjabat sebagai presiden.

Pada tanggal 15 Maret 2020, tongkat kepemimpinan Partai Demokrat diserahkan ke AHY. Belum setahun menjabat, bulan Pebruari 2021 sudah goncang dengan KLB Sibolangit 2021. Banyak pihak mengatakan, pergantian dan penyerahan kepada AHY terlalu dini. AHY belum matang sudah dipaksakan menjadi Ketum. Berbagai komentar itu sah-sah saja. Namun SBY tentu mempunyai dasar dan pertimbangan tersendiri tentang hal itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun