Pak Jokowi, Perlukah Legalisasi Miras Di Negeri Munafik?
Perpres tentang investasi yang membuat lampiran tentang Miras telah menghebohkan negeri ini. Negeri ini memang sungguh heboh dan ribut melulu. Masalah sepele bisa bertele-tele. Cari silap, hantam kromo. Microsoft baru saja memberi gelar nitizen plus enam dua paling tidak sopan di Asia Tenggara. Dilawan pernyataan itu dengan serangan nitizen. Bukan dirinya yang diperiksa apakah benar kita paling tidak sopan. Yang menuduh yang diserang habis-habisan.
Negeri ini selalu penuh dengan viral. Apa saja bisa diviralkan. Seakan viral ini adalah sebuah cerita film yang bisa dilayarperakkan. Tergantung produser dan sutradaranya saja. Semua bisa diatur menjadi viral. Sudah ada mekanisme, tata cara, pengelola dan berapa anggarannya menjadi viral.
Era industry 4.0 dan era media sosial memang mengubah wajah percakapan dan topik yang menjadi hangat. Apalagi menyangkut pemerintah dan presiden, semua isu tentang itu menjadi seksi dan mudah mendapat perhatian. Seakan tak sabar menggulingkan pemerintah ini dan selalu siap mencari setiap kesalahan. Sekecil apapun kesalahan itu pasti bisa dimainkan menjadi virasl dan memojokkan presiden. Semua itu sah-sah saja, mungkin ya.
Legalisasi miras? Dicantumkan dalam lampiran sebuah Peraturan Presiden? Kenapa ini perlu pak Jokowi? Apakah pak Jokowi dan pembantunya tidak memahami sikap mental masyarakat kita yang  merasa  suci, agamis dan sekaligus munafik? Kenapa ada legalisasi miras di tengah situasi negeri ini yang belum kunjung siap dan selesai menghadapi Pandemi Covid-19?
Kenapa pula kita harus bertanya kepada Presiden Jokowi. Kenapa kita tidak bertanya kepada para pengritik yang meminta legalisasi Miras dalam lampiran ini yang ditanya? Ini menarik. Yang membuat peraturan presiden adalah Jokowi sebagai presiden. Ulama dan tokoh masyarakat yang suci dan seakan tak berdosa memprotes. Tidak ada tempat miras di bumi Indonesia. Apalagi menggunakan budaya dan kearifan lokal sebagai dasar pertimbangannya. Bagaimana seandainya protes itu tidak langsung membuat presiden mencabut lampiran Perpres tersebut? Emang bisa mengabaikan protes ulama suci yang seakan tak berdosa?
Adalah kisah hikayat seorang Gubernur DKI Jakarta bernama Ali Sadikin. Beliau membuka kasino perjudian di Jakarta. Hasil dari kasino yang dibebankan pajak tinggi dibuat membangun jala-jalan di Jakarta. Ceritanya, para ulama memprotes Ali Sadikin. Ali Sadikin tidak goyah, dia mempersilahkan para ulama untuk tidak melewati jalan yang dibangun dari pajak kasino tersebut. Masalah selesai. Apakah ulama yang memprotes yang menganggap jalan itu haram tidak pernah lewat dari jalan tersebut? Wallahualam.
Mari kita lihat tetangga sebelah. Negara Malaysia. Negara memberikan izin  membangun kasino di Genting. Satu hotel yang ada kasinonya memiliki kamar hotel sampai lima ribu kamar. Ada beberapa hotel disana yang memiliki kasino. Puluhan ribu para pemain judi dari belahan dunia, termasuk dari Indonesia yang terbesar main judi di kasino Genting. Tetapi ada syarat yang ketat mereka buat. Tidak boleh penduduk dan warga mereka yang bermain judi disana. Berapa penghasilan Malaysia dari judi kasino di Genting? Bisakah kita menuduh Malasya bukan negara Islam dan mereka kotor dan haram?
Jika kita lihat Gubernur DKI Ali Sadikin dengan kasinonya  dan Negara Islam Malaysia dengan Kasino Genting, apakah ini noda dan membuat tidak suci mereka? Apakah kita dan para ulama kita yang selalu berteriak tidak bisa mencegah korupsi di negeri ini? Apakah kurang tantangan kita dengan korupsi?
Masalah kita yang lebih besar lagi adalah narkoba. Bagaimana peran para ulama kita untuk memberantas narkoba di negeri ini? Kenapa kita seakan kalah dengan pengedar narkoba yang meringsek sampai kepada pemuda, remaja dan anak-anak kita? Kenapa hanya miras yang dilampirkan dalam perpres saja yang diributi. Berani kepada presiden, tetapi tak bernyali ke Bandar narkoba?
Bangsa ini bangsa yang munafik dan sok suci? Ini pertanyaan yang mendasar. Kenapa harus kita pertanyakan hal seperti ini? Ada kisah di Jakarta, tentang sebuah ormas besar, dulu sering melakukan sweeping ke tempat hiburan. Ketika itu sweeping dari Ormas ini seakan dibiarkan dan dipelihara. Salah seorang pemilik tempat hiburan berkisah, bahwa para pelaku sweeping ini bukan hanya memporakporandakan tempatnya, tetapi mereka juga membawa minuman berlabel yang masuk kategori miras. Masuk TV dan hal itu terlihat.
