Quo Vadis Revisi UU ITE?

Pernyataan presiden Jokowi dalam Rapim TNI POLRI soal Revisi UU ITE ternyata membawa pengaruh yang kuat. Kapolri membuat Surat Edaran dan petunjuk. 

Menkopolhukham dan Menteri Komunikasi dan Informatika segera membentuk dua tim. Satu tim mengkaji substansi UU ITE dan satu tim lagi mengkaji penerapan dari UU ITE. Kenapa harus dua tim?

Pertanyaan kritis kita, quo vadis tim revisi ini? Mau dibawa kemana arah Revisi UU ITE ini? Terasa aneh dan lucu saja. Seakan kita sibuk mencari bagaimana merevisi UU ITE dan seakan mencari alasan untuk merevisinya. 

Lalu apanya yang mau direvisi? Kok seperti kebakaran jenggot dan kehilangan arah atau disorientasi. Mengkajinya saja harus dibagi dua. Tidak terintegrasi. 

Sesungguhnya, jika satu Undang-undang bermasalah, harus jelas kita lihat masalahnya. Masalahnya di mana? Isi atau kontennyakah? Kalau isi atau kontennya yang bermasalah, maka ujilah isi undang-undang ini. 

Ada gugatan materil ke Mahkamah Konstitusi. Atau usulan perubahan dari pemerintah dan DPR. Bagaimana caranya? Ujilah dengan naskah akademis. Kenapa?

Pembuatan sebuah RUU haruslah berdasarkan naskah akademis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam naskah akademis dijabarkan latar belakang, tinjauan filosofis, sosiologis dan juridis dari satu kebutuhan dan urgensi pentingnya sebuah RUU. 

Dengan rancangan berdasarkan naskah akademi yang baik, maka relevansi dan urgensi RUU tersebut terlihat jelas dan menjadi acuan yang baku. Dan harus selalu berorientasi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang sangat dinamis.

Maka kalau kini UU ITE dianggap bermasalah isinya, harus dikaji dan dipelajari lagi naskah akademis ketika UU ini dibuat. Dikaji lagi secara ilmiah. 

Apakah ada masalah dalam naskah akademisnya dulu? Atau jangan-jangan tidak ada naskah akademisnya. Kalau itu yang terjadi, wajarlah keberadaan UU ITE ini carut marut. 

Atau ada, namun tidak memadai sebagai naskah akademis. Sambal lada, asal ada saja. Harus ditanya lagi Presiden dan Wakil Presiden ketika itu, SBY dan JK, juga DPR ketika itu.