Demokrasi reformasi ini cenderung kebablasan. Kemerdekaan berpendapat seakan tidak terbatas. Tindakan anarkhisme dari kelompok masyarakat yang berdasarkan ideologi transnasional semakin menjadi-jadi. Radikalisme dan terorisme berkembang, seakan dibiarkan terjadi. Dan ketika para teroris dan radikalisme ini ditindak, maka seakan bangsa ini tidak lagi menghargai demokrasi.
Pertanyaan kita sekarang adalah, sekiranya pak JK ditanya, yang mau kita jalankan demokrasi yang mana dan bagaimana menjalankannya? Apakah kita akan kembali ke demokrasi liberal seperti era 1945 sampai 1959? Apakah demokrasi terpimpin seperti era 1959 sampai 1965? Atau demokrasi Pancasila yang otoriter versi Soeharto 1965 sampai 1998? Atau demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang yang kini seperti kebablasan?
Kalau demokrasi dianggap tidak jalan karena ongkos yang mahal untuk meraih kekuasaan, apakah penilaian ini tidak terlalu berlebihan? Atau bahkan terlalu disederhanakan? Over simplication? Atau mungkin kita sebut naif?
Stagnannya peringkat indeks demokrasi kita yang baru dirilis oleh lembaga EIU bukan berarti kita tidak berdemokrasi bukan? Masih ada dalam peringkat. Bagaimana kalau tidak ada lagi dalam peringkat? Apakah negara ini dianggap bubar?
Penilaian kita terhadap demokrasi bangsa kita hendaklah dalam logika dan berpikir jernih. Apalagi dari seorang tokoh bangsa sekaliber JK yang dua kali menduduki jabatan Wakil presiden ke 10 dan 12. Apakah penilaian ini disebabkan oleh sesuatu berupa gangguan hubungan baik dalam kekuasaan atau bisnis? Ataukah ini sebagai bentuk cari perhatian dari pemerintah? Atau ini sebagai ancang-ancang untuk ikut lagi dalam perhelatan Pilpres 2024 yang terinspirasi kemenangan Joe Biden di Amerika Serikat.
Apapun alasan JK untuk memberikan penilaian soal demokrasi sah-sah saja. Yang kita harapkan adalah bagaimana para elit bangsa apalagi seperti JK dengan pengalamannya dalam pemerintahan yang sudah malang melintang dapat memberikan kebijaksanaan dan ungkapan kesejukan bagi kehidupan bangsa.
Pernyataan demokrasi tidak berjalan dengan baik karena ongkos mahal untuk mencapai kekuasaan bukanlah dalam konteks kebijakan dan ungkapan kesejukan tersebut. Jika mungkin hendaknyalah JK menjelaskan demokrasi yang mana yang kita jalankan dan bagaimana menjalankannya? Memberikan kritik dan saran konstruktif ke pemerintah adalah sesuatu yang sangat berharga kepada bangsa ini.
Bukan lagi sekedar mengatakan demokrasi tidak jalan dan mempertanyakan bagaimana mengkritik pemerintah tidak dipanggil polisi. Biarlah orang yang berpengalaman dan orang tua memberikan nasehat yang bijak kepada yang muda, agar yang muda senantiasa menaruh hormat kepada orang tua yang selalu menasehati, bukan menghakimi. Semoga.
Salam hangat.
Aldentua Siringoringo.
