Mohon tunggu...
Aldentua S Ringo
Aldentua S Ringo Mohon Tunggu... Pengacara - Pembelajar Kehidupan

Penggiat baca tulis dan sosial. Penulis buku Pencerahan Tanpa Kegerahan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dinasti Politik di Era Demokrasi ala Indonesia

21 Juli 2020   23:35 Diperbarui: 21 Juli 2020   23:35 205
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dinamika politik Indonesia tiba-tiba bergemuruh pasca keluarnya rekomendasi DPP PDIP kepada Gibran dalam Pilkada Solo. Tuduhan politik dinasti dan dinasti politik diumbar dan dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

Ada yang mengatakan ini menyalahi paham demokrasi. Ada pula yang mengatakan ini menyalahi hukum. Ada pula yang mengatakan ini legal tapi tidak etis. Ada elit parta Demokrat yang panas dan ada yang menyampaikan berbagai tuduhan.

Yang lebih menarik lagi, ada yang meramalkan bahwa Gibran tidak mungkin menang. Apalagi kalau melawan kotak kosong. Ada pula yang mengatakan, yang menang dan kalah nanti adalah Jokowi. Sangat beragam pendapat, itu pertanda bahwa pemikiran dan sikap pro kontra masih tetap terpelihara di alam demokrasi.

Pertanyaannya, apakah pasal hukum yang dilanggar Gibran dalam pencalonannya direkomendasi DPP PDIP? Sulit kita mencari pasal mana yang dilanggar. Apakah ada larangan hukum yang melarang anak presiden atau anak Menteri mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah? Jawabannya tentu saja tidak.

Secara etika, apakah seorang anak presiden menyalahi etika, jika mencalonkan diri sebagai calon walikota? Bisa kita perdebatkan dan bisa kita diskusi berkepanjangan dan tak ada habisnya.

Pertanyaan kita tingkatkan, apakah dinasti politik bertentangan dengan demokrasi. Kita sering mengagungkan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi di dunia. Apakah di Amerika ada dinasti politik? Jawabnya ada. Bagaimana keluarga Kennedy berkuasa di berbagai jabatan. Bagaimana George Bush mempersiapkan anaknya George Walker Bush menjadi presiden kemudian setelah jeda dengan Demokrat. Bagaimana Hillary Clinton maju sebagai kandidat presiden setelah suaminya dua periode presiden.

Kalau di Amerika Serikat dengan paham demokrasi bisa, kenapa di Indonesia yang ikut menyebut negara demokrasi tidak boleh dinasti politik?

Apakah AHY yang menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat menggantikan ayahnya bukan dinasti politik? Lalu kenapa elit partai Demokrat seakan panas hati dan protes? Apakah Puan Maharani menjadi pengurus di DPP PDIP dan menjadi Menteri dan ketua DPR bukan dinasti politik? Apakah anak Amien Rais yang menjadi pengurus di PAN yang didirikan ayahnya dengan kawan-kawannya bukan dinasti politik?

Suka tidak suka, dalam praktek demokrasi di Indonesia, dinasti politik itu terjadi. Di tingkat daerah banyak dinasti politik yang terjadi, seperti di Banten, Di Kalteng dan Sulawesi dan berbagai daerah yang lain di Indonesia. Dinasti politik sudah menjadi bagian dari demokrasi Indonesia.

Lalu kenapa soal Gibran ini banyak yang seakan tersentak dan menimbulkan kegaduhan seakan terjadi kebakaran jenggot? Apakah karena Gibran hanya penjual martabak dan pisang goreng yang tidak mempunyai pengalaman di pemerintahan?

Ayahnya Jokowi dulu juga dari pengusaha kayu maju menjadi calon Walikota Solo bsa menang dan dua periode, walau tidak sampai tuntas periode keduanya. Apakah Gibran ini sangat menakutkan bagi para calon presiden masa mendatang? Padahal Gibran belum tentu bisa seperti bapaknya sukses. Siapa yang tahu?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun