Ini Dia Penyebab Kasus Anak Gizi Buruk Tak Pernah Tuntas

Setelah melewati perjalanan 1 jam di Laut sampailah penulis di daerah pesisir lokasi tempat salah satu anak gizi buruk yang hingga sekarang belum mendapat solusi untuk pengobatan. Anak Gizi buruk ini berusia 1 tahun. Terlahir kembar. Yang satu di diagnosa mengalami jantung bocor, sedang saudara kembarnya belum diperiksa, namun secara fisik juga terlihat kurus. 

Berdasarkan informasi dari orangtua anaknya kata dokter harus dioperasi di Jakarta, bisa dibiayai dengan BPJS, tetapi keluarga harus menyiapkan dana untuk biaya hidup mereka selama di Jakarta seperti biaya tempat tinggal dan makan selama operasi dan perawatan. Karena biaya tersebut tidak ditanggung oleh BPJS.  Nah, inilah penyebab mereka belum bisa berangkat ke Jakarta karena tidak punya dana. Bapaknya hanya bekerja sebagai buruh, sedang ibu tidak bekerja. Kedua orangtua berpendidikan hanya setingkat SMP. 

Menurut informasi petugas kesehatan setempat, kasus anak gizi buruk dikategorikan ada 3 kelompok yaitu pertama, anak gizi buruk karena kesalahan pola asuh, kedua anak gizi buruk karena masalah ekonomi dan ketiga, anak gizi buruk karena penyakit penyerta. Untuk kasus pertama bisa ditangani oleh pihak puskesmas dengan cara antara lain edukasi dan intervensi tata laksana gizi buruk seperti pemberian makanan tambahan dan lain-lain. Sedangkan untuk kasus kedua dan ketiga perlu adanya campur tangan lintas sektoral seperti Dinas Sosial, LSM dan bantuan masyarakat. 

Kondisi Lingkungan tempat tinggal balita gizi buruk yang kotor dan tidak layak. Dok. Pribadi

Seperti yang terjadi pada kasus gizi buruk dengan diagnosa jantung bocor ini selain karena penyakit penyerta juga karena faktor ekonomi. Sementara ini kasusnya baru sampai observasi dari Dinas Kesehatan dengan cara intervensi pemberian makanan tambahan dan perawatan gizi buruk. Akan tetapi intervensi ini tidak akan optimal selama penyakit penyertanya belum diobati. Dinas Kesehatan tidak punya wewenang untuk membiayai biaya hidup keluarga pasien selama pengobatan, karena BPJS hanya menanggung biaya operasi dan perawatan. Biasanya pegawai kesehatan yang menangani hanya bisa iyuran sesama mereka untuk sedikit membantu biaya hidup atau untuk keberangkatan. 

Kasus-kasus gizi buruk karena masalah ekonomi dan penyakit penyerta ini diperkirakan ada sekitar 25% dari seluruh kasus gizi buruk. Penanganannya sering tidak maksimal. Oleh karena itu pemerintah harus lebih optimal menangani kasus gizi buruk seperti ini. Dimulai dari pemerintahan setempat seperti  RT/RW yang membuat laporan, ditindaklanjuti oleh kelurahan, selanjutnya diteruskan ke Dinas Sosial. Jalur yang sangat panjang  memang dengan berbagai kelengkapan adminstrasi yang harus disiapkan. 

Hanya saja kadang sebagian RT/RW sering tidak tahu, biasanya karena pihak keluarga yang tidak melapor. Tetangga yang tidak peduli. RT/RW baru tahu kadang setelah diviralkan atau menjadi perhatian setelah terlihat seringnya pihak Dinas terkait seperti puskesmas, Petugas dinas kesehatan melakukan kunjungan ke keluarga tersebut. 

Inilah penyebab mengapa kasus gizi buruk selalu tidak pernah tuntas. Oleh karena itu penulis berharap perlu adanya edukasi oleh pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dll kepada RT/RW agar lebih peka terhadap lingkunganya. RT/RW juga harus sering menghimbau warganya untuk ikut kegiatan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, agar kasus-kasus ini bisa terdeteksi. Pihak Posyandu atau puskesmas setempat juga harus menjalin komunikasi dengan RT/RW dan pemerintahan setempat mengenai penanganan tindak lanjut atas kasus gizi buruk karena penyakit penyerta dan karena faktor ekonomi seperti yang dialami balita ini. 

Jangan tunggu viral dulu baru bergerak! Jika semuanya saling bersinergi dan dinas terkait bergerak cepat, maka akan banyak balita kasus gizi buruk yang terselamatkan.