Lingkaran kekekuasan selalu dikelilingi oleh orang-orang dengan berbagai kepentingan. Terlebih lagi dia adalah seorang Presiden RI (Jokowi). Para partai yang mengusulkannya (KIH) punya banyak kepentingan. Belum lagi dengan pihak koalisi diseberang sana (KMP) dengan berbagai agendanya.
Presiden adalah jabatan politik, partai-partai politik pengusung Presiden mau terus mengagendakan kehendaknya terhadap Jokowi, begitu juga koalisi diseberangnya mau terus menggoyang presiden terpilih agar terlihat (Presiden) kurang kapabel dalam pemerintahannya. Memang politik adalah, persepsi, legitimasi, kompromi serta kepentingan tapi politik juga cara menuju keadilan dan kesejahteraan/kemakmuran bersama.
Partai politik menguji Jokowi ;
·Seberapa kuatkah Jokowi untuk mengakomodir kemauan/kepentingan partai politik pendukungnya (KIH) ? ini terlihat tidak cukup mudah/alot karena dalam awal pembentukan kabinet kerja, jokowi cukup jeli dalam memainkan ini (menggunakan PPATK dan KPK), pointnya adalah 50:50.
·Dicoba lagi dalam penunjukan Jaksa Agung, ini kuat sekali pengaruh dari partai politik pendukungnya, Jokowi kalah, biar waktu untuk kita melihat kinerja Jaksa Agung ini, mampukah dia ?
·Diharapkan mengakomodir berbagai orang disekelilingnya, contoh kerjasama dgn Proton, ini memang murni bisnis tapi sebelumnya penunjukan komisaris Telkom, saya rasa ini sudah cukup.
·Pada pemilihan Kapolri, jelas sekali disini partai pendukung memaksakan kehendaknya terhadap Jokowi, pada titik ini Jokowi sangat diuji, seberapa mampukah dia keluar dari tekanan partai pendukungnya ?
·Koalisi partai penyeimbang ( KMP), menguji jokowi , seberapa baik dia memainkan isu politik dan hukum dalam koridor konstitusi serta hak prerogatifnya sebagai Presiden ?
·Ujian ini (gaduhnya) akan terus menggangu Presiden setidaknya dalam 1 tahun mendatang baik oleh KIH maupun KMP, serta politikus disekelilingnya.
Sudah banyak para pakar hukum tata negara atau pidana bicara hal ini dengan berbagai komentarnya tapi hukum adalah rasa keadilan.
Untuk para elit partai politik dan politikus, sudahlah, jaman sudah jauh berunbah dan masyarakat lebih maju serta bangsa ini perlu berbenah tentang banyak hal tidak perlu kami/rakyat dipertontonkan drama politik seperti ini, tidak menarik dan mendidik.
POLRI
Sejak lepas dari ABRI (TNI), POLRIbelum banyak terlihat mereformasi dirinya, terlepas atas prestasinya selama ini, tapi jika Polri coba diganggu kewenangannya , ini akan selalu menjadi drama politik dan hukum, ini sudah jilid 3, cicak vs buaya. Saya tidak mendukung kembalinya POLRI dalam TNI tapi polisi juga harus lebih berbenah diri lagi.
Kasus ini bukan antar lembaga negara tapi personal dalam tubuh POLRI tapi melihat selebrasi kemarin pada sidang praperadilan BG, kok rasanya tidak elok dilakukan oleh institusi POLRI (ini bukan pertandingan).Menguji persepsi publik terhadap POLRI dengan pertanyaan sederhananya, apa yang ada dibenak/persepsi anda (rakyat) jika mendengar kata Polisi/Polri ?
KPK
Selama ini persepsi publik cukup baik terhadap KPK dengan berbagai prestasinya, tapi juga lembaga terus harus lebih diperkuat/berdayakan dan diawasi karena ini adalah lembaga negara (tidak imun), bukannya dilemahkan atau dihancurkan, negara kita masih sangat memerlukan lembaga ini memberantas korupsiserta KPK harusmemperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum lainnya bukan saling menghancurkan seperti yang terjadi saat ini.
Jokowi menguji :
·Seberapa kuat dukungan partai dan politikus disekelilingnya ? kebijakan BBM, misalnya.
·Siapa saja dari para partai koalisinya dan orang-orang disekelilingnya yang tulus dan modus dalam mendukungnya ? dalam kasus Kapori ini, semua berbicara, jelas terlihat mana yang tulus dan modus.
·Ini juga test case, jokowi terhadap lembaga didalam pemerintahannya, karena selama ini POLRI selalu ribut jika tersentuh untuk mereformasi diri dan selanjutnya bukan tidak mungkin Jokowi selanjutnya menyentuh TNI juga.
Jokowi dibesarkan dengan budaya jawa, yang menjunjung sopan santun (terhadap orang yang lebih tua) dan keharmonisan dalam kehidupan.
Gambar Jokowi menunduk didepan Megawati ( Ketua umum PDIP) tidak berbeda pada gambar Jokowi menunduk didepan Bibit Waluyo ( mantan Gubernur Jateng ), hal biasa saja dalam masyarakat jawa, setinggi apapun jabatanmu harus memberi hormat kepada orang yang lebih tua (senior). Dan PDIP juga tidak perlu ge-er dengan mengatakan Jokowi adalah petugas partai !
Anda hanya diusulkan oleh partai tapi satu hal, bahwa anda/Jokowi ( Presiden RI ) dipilih oleh rakyat Indonesia, legitimasi anda dari rakyat bukan partai atau parlemen. Anda adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan anda punya hak prerogatif yang dilingungi olah Undang-Undang. Keadaan saat ini menguji anda seperti mendayung diantara karang. Ketegasan/kepemimpinan anda diperlukan untuk membawa bangsa ini menjadi lebih damai, adil dan makmur.
Melihat rekam jejak anda ( Jokowi ) sebagai pengusaha dan mantan Kepala Daerah, anda adalah orang yang tegas, pintar dan mandiri.
Lepas hal diatas untuk para elit politik, politikus serta pemimpin di negeri ini, bahwa :
Kami (rakyat ) sebetulnya hanya butuh sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang terjangkau dan merata serta tersedianya lapangan pekerjaan.
Apapun keadaan saat ini, seperti gaduhnya/drama politik, ramainya suara politikus, ruwetnya sistem hukum, banjir, macet, infrastuktur yang masih jelek, korupsi masih jalan terus, tapi dengan keindahan alamnya, ragam budayanya, aneka kulinernya, ramah dan hangat masyarakatnya, saya tetap akan katakan : INDONESIA TANAH AIR BETA.
