Solusi Komprehensif dan Berkelanjutan terhadap Permasalahan PHK

Masalah Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) ,solusinya tidak dapat dilakukan hanya secara parsial,tapi harus secara komprehensif dan berkelanjutan.Karena dampaknya  tidak hanya kekinian ,tapi hingga masa akan datang.

Setidaknya ada 3 elemen yang mesti melibatkan diri agar permasalahan PHK dapat diselesaikan,elemen tersebut adalah :

1. Pemerintah

Pemerintah dapat membagikan kartu prakerja sebagai program jangka pendek untuk korban PHK sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan  Ibu Sri Mulyani.

Pemerintah dapat mendorong dunia usaha,apakah itu pihak swasta ,maupun BUMN agar dapat meminimalisir jumlah karyawannya yang di PHK. 

Mem-PHK karyawan  seharus merupakan jalan terakhir bagi Dunia usaha. Bagi yang dengan serius menanggapi keinginan pemerintah harus diberikan apresiasi berupa reward.Bila reward untuk pihak swasta, bisa berupa kemudahan dalam perizinan atau berupa bantuan lainnya . Sedangkan untuk BUMN, pengelolanya dapat diberikan reward ,misalnya pemerintah agar berusaha untuk tetap mempertahankan mereka dalam jabatan yang mereka emban.

Regulasi tentang PHK harus direvisi dengan melibatkan  Dunia Usaha dan serikat pekerja,sehingga secara konsep sudah benar,tinggal aplikasinya yang mesti diawasi dengan baik.

Proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh para kontrakror ,terutama proyek infrastruktur,agar diwajibkan untuk mempergunakan teknologi padat karya.

Kontraktor kadang -kadang jarang mau melirik teknologi padat karya,karena dengan teknologi padat modal,seperti alat berat berupa buldozer dan Excapator ,sewanya bisa lebih murah.

Sewa alat berat biasanya kepada Dinas PUPR ,yang manjemen dan pengawasannya masih dapat dipertanyakan ,apakah sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan atau "tahu sama tahu". Apakah alat berat yang disewa itu berhari hari  berada di lokasi itu sewanya sesuai dengan lamanya berada di lokasi? 

Saya teringat ucapan seorang mantan Gubernur yang mengatakan bahwa alat berat yang dikelola oleh Dinas Instansi tidak dikelola secara profesional,padahal aset yang dikelola membutuhkan dana yang tidak kecil.