Mohon tunggu...
AKSPRO BEM FK UB
AKSPRO BEM FK UB Mohon Tunggu... Mahasiswa - Official Account Of Kementerian Aksi Kajian Strategi dan Propaganda BEM FK UB

Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia, Hidup Perempuan Yang Melawan!

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mata Sang Kastrat - RKUHP Kontroversi Terus, Privasi Kok Diurus?

18 Juli 2022   12:26 Diperbarui: 18 Juli 2022   12:31 132 1 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun

Belangkangan ini draf RKUHP menjadi sorotan bagi masyarakat. Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR RI pada Rabu (6/7/2022) kemarin. 

Dari draft final RKUHP tersebut, terdapat sederet pasal kontroversial yang menjadi perhatian hingga perbincangan publik. Salah satunya adalah pasal yang mengatur tentang sanksi pidana untuk pelaku seks di luar nikah dan kumpul kebo yaitu hukuman penjara yang mencapai maksimal 1 tahun lamanya. 

Jerat pidana ini tidak mengecualikan mereka yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan persetujuan satu sama lain. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 415 dan 416 RKUHP. 

Perbedaan yang cukup signifikan antara RKUHP dan KUHP yang sudah ada dengan pasal pokok pembahasan yang sama yaitu pada Pasal 415 RKUHP pelaku zina diancam hukuman satu tahun penjara dan pada Pasal 284 KUHP pelaku zina diancam hukuman sembilan bulan penjara, artinya hukuman bagi pelaku zina pada RKUHP lebih berat.

 Dalam draf RKUHP, bagi pelaku zina hingga kumpul kebo memiliki ancaman hukuman berbeda-beda. Pasal 415 diperuntukkan bagi orang yang melakukan perbuatan zina atau hubungan badan yang bukan suami istri dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. 

Sementara itu, untuk hukuman pidana bagi pelaku kumpul kebo diatur dalam Pasal 416 yang disebut bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan terancam pidana selama 6 bulan. 

Tindak pidana tersebut bisa dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari pihak suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau bisa juga orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Namun, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menyoroti beberapa pasal dalam RKUHP yang sedang dibahas DPR dan pemerintah. Menurut beliau, hal tersebut penting sebelum RUU KUHP ini terlanjur disahkan menjadi UU. Jika disahkan maka menjadi sorotan negatif dunia internasional karena bagian dari Hak asasi Manusia (HAM). 

"Consensual sex between adults, hubungan seks orang dewasa atas dasar suka sama suka, walau tak terikat pernikahan, itu adalah bagian dari hak asasi, pilihan gaya hidup," ujar beliau. Namun, sebenarnya atas dasar apa pemerintah mengkriminalisasi hal tersebut? 

Berdasarkan Naskah Akademik RUU KUHAP disebutkan bahwa "Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan dari diskusi kelompok terfokus serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktik penegakan hukum."

Muncul berbagai tanggapan pro dan kontra dari masyarakat di media sosial terkait masalah ini. Sebagian dari mereka yang berada pada pihak pro merasa bahwa hal ini cukup bermanfaat karena banyaknya kasus perselingkuhan akhir-akhir ini, maka diharapkan dengan adanya aturan ini dapat menciptakan efek jera bagi pelaku dan korban bisa mendapatkan keadilan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan