Angka yang marak diperbincangkan saat ini di media sosial yakni 500 miliar, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan jalur LRT (Light Rail Transit) per kilo meternya, hal ini disampaikan oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presiden RI.
Hal ini membuat Jusuf Kalla geram, belum lagi pembangunannya yang terkesan salah tempat, yakni dibangun tepat disamping jalan tol Jakarta-Cikampek, "Jangan asal bangun saja" kata pak JK dalam pembukaan rapat koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden Jum'at kemarin.
Fenomena ini pun diserbu oleh netizen dengan tagar #1km500Miliar yang trending hari ini di media twitter, banyak pihak yang mencurigai adanya markup biaya untuk pembangunan ini, ada pula yang mengatakan karena proyek ini kejar tayang makanya tarifnya naik, keduanya bisa saja jadi kausal dalam kasus ini.
Secara langsung pak JK mengakui keakuratan data yang pernah dikemukakan oleh Prabowo Subianto beserta beberapa politisi sebagai tokoh oposisi pemerintah, "Coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT. Jika 8 juta dolar itu saja udah mendapatkan untung, apalagi kalau 40 juta dolar," kata Prabowo saat sambutan dalam acara silaturahmi kader pada bulan Juni 2018.
Sebagai tokoh besar, Prabowo tentu tidak akan mengeluarkan data sembarangan, 40Juta USD jika dirupiahkan dengan kurs terendah tahun 2018 sekitar Rp.13.000/USD maka didapatkan angka Rp. 520Miliar.
Angka ini banyak ditentang oleh kontraktor dan pemerintah, Prabowo dikatakan tak bersumber, namun kali ini dengan bantuan pak JK akhirnya terungkap bahwa ada dugaan besar dilakukan markup harga pada pembangunan infrastruktur tersebut.
Prabowo Subianto telah mengingatkan kita melalui berbagai pidatonya, tapi karena sifat pemerintah yang anti kritik, maka tertutuplah semua pintu masukan yang bersifat warning ataupun kritik yang membangun.
Pemerintah harusnya tidak anti kritik, jika ada masukan atau data yang dijabarkan oleh oposisi hendaklah diperiksa dengan teliti, mungkin beberapa oknum pemerintah memang baik, namun dengan banyaknya kasus baik korupsi maupun pelanggaran lain yang dilakukan pemerintah, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kali ini semakin terdegrasdasi.
