Keberhasilan seorang pemimpin dapat dinilai dari kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, tentu saja aksi demonstrasi dapat menjadi tolak ukur ketidak bahagiaan masyarakat, sebagai negara demokrasi wajar wajar saja terjadi aksi demo, namun ketika aksi ini menjamur dan terjadi hampir setiap hari maka pasti ada yang salah dengan pemerintahan saat ini.
Minggu ini tercatat hampir tiap hari ada aksi demo diantaranya aksi bela tauhid pada 26 Oktober digelar oleh umat muslim di beberapa daerah melibatkan ratusan ribu umat berkumpul di berbagai daerah utamanya di depan istana negara menuntut keadikan hukum yang dirasa memihak kepada banser yang telah melakukan penistaan agama dengan membakar bendera tauhid yang di klaim sepihak oleh banser bahwa itu adalah bendera HTI padahal tak terbukti, aksi ini pun berlangsung hingga 27 Oktober dan akan dilakukan kembali di November ini.
Selanjutnya tanggal 28 Oktober aksi demo dilakukan oleh masyarakat Kalsel di depan Sekda Prov. Kalsel yang menuntut agar pemerintah tidak semena mena memberikan hak penggarapan lahan kepada perusahaan, pasalnya pegunungan meratus yang akan dikelola oleh PT. Mantimin coal mining merupakan hutan terakhir kalsel yang masih menghidupi banyak jiwa.
Berselang sehari muncul lagi aksi demo oleh aliansi mahasiswa BEM Seluruh Indonesia yang terhimpun lebih dari 200 Perguruan Tinggi, aksi ini berlangsung di depan istana negara menuntut Jokowi dan JK mundur dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden karena tidak mampu menuntaskan permasalahan ketimpangan di Indonesia, sahabat bisa lihat selengkapnya disini.
Kemudian di hari yang sama terjadi pula aksi demo yang dilakukan oleh driver ojek online dengan jumlah partisipan lebih kurang 5000 orang yang menuntut perjanjian kemitraan perusahaan ojek online tersebut agar berlaku adil, hal ini mengingatkan kita akan keputusan presiden tentang ojek online dengan regulasi yang belum jelas sehingga perusahaan dapat berlaku seenaknya terhadap mitra.
Kejutan selanjutnya datang dari pihak honorer K2 yang datang dari berbagai daerah, aksi demo berlangsung di depan istana negara pada 30 Oktober 2018 yang melibatkan lebih dari 50ribu massa, honorer K2 menuntut adanya kejelasan pengangkatan mereka sebagai CPNS dengan pertimbangan pengabdian mereka yang terbilang sudah cukup lama.
Yang membuat sakit hati para honorer adanya tes pengangkatan cpns yang diikuti oleh peserta umum di seluruh Indonesia namun tenaga honorer K2 masih belum mendapat kejelasan, aksi ini berlanjut keesokan harinya pasalnya tuntutan mereka yang terkesan tidak diperhatikan oleh pemerintah membuat mereka rela bermalam di depan Istana negara.
Selanjutnya pada 1 November kemarin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi di titik nol kilometer yogyakarta menuntut pemerintah memberikan regulasi Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 25jt pasalnya kenaikan harga-harga sepanjang tahun ini sangat tidak relevan dengan upah minimum kota (UMK) di DIY yang akan diterapkan pada 2019 mendatang.
Aksi KSPSI ini menjadi menarik karena secara logika apabila harga barang dan minyak mulai naik maka harus juga ada kenaikan upah para pekerja, mereka kan sudah bekerja kerja kerja seperti anjuran Jokowi namun masih merasakan adanya penindasan dengan tidak dinaikkannya UMP oleh pemerintah, hal ini tentu saja hanya akan membuat jurang kemiskinan semakin dalam dan melebar di kalangan masyarakat.
Melihat seluruh fenomena diatas, tentunya didasari karena pengelolaan negara yang tidak pro rakyat, sekarang kita kembalikan pada masyarakat apakah masih percaya dengan nawacita yang pernah diagung agungkan tahun 2014 lalu? Terimakasih, salam damai.
Â
