Disebutnya nama keluarga Jokowi oleh terduga Fayakhun Andriadi dalam persidangan skandal proyek Bakamla di pengadilan tipikor Jakarta, Rabu 17 /10/18 membuat publik kembali gempar, seakan tak percaya nama keluarga petahana yang selama ini bersih bak kain sutra cina terlibat kasus korupsi.
Sebelumnya terdakwa mengaku pernah dipertemukan dengan keluarga Jokowi yakni paman, adik dan Ipar Jokowi pada tahun 2016 oleh Ali Habsyi alias Ali Fahmi yang juga merupakan politisi PDIP sekaligus staf bakamla pada saat pembahasan terkait proyek Bakamla.
Fayakhun memaparkan bahwa dia diajak untuk menghadiri pertemuan terkait proyek ini karena pertemuan tersebut dinilai sangat penting dan disanalah dia dipertemukan dengan keluarga petahana, yang menjadi alasan ali habsyi bahwa proyek pengadaan barang Bakamla didukung oleh pemerintah.
"Dia bilang, 'kamu jangan ragu, ini sudah jadi perhatian kita semua'" tutur Fayakhun pada persidangan pemeriksaan terdakwa, sebelumnya Fayakhun didakwa menerima suap sejumlah US$ 911.480 atau senilai dengan lebih kurang Rp 1,3 Miliar dari direktur utama PT. Merial Esa Fahmi Darmawangsa, berkenaan pengurusan anggaran proyek di Bakamla.
Tidak sampai disitu, kecurigaan semakin menguat pada saat pemanggilan Ali Fahmi oleh KPK tidak pernah dipenuhi bahkan pihak KPK sempat memeriksa hingga ke rumahnya namun yang bersangkutan tidak hadir, logikanya kalau memang Ali Fahmi tidak bersalah kenapa harus menghindari persidangan?
Pihak pemerintah pun terlihat sangat melindungi kasus ini, terlihat dari berita yang beredar di media mainstream tidak banyak membahas tentang hal ini, atau kalau memang keluarga Jokowi tidak terlibat kenapa pihak petahana atau keluarganya tidak membuat pers konferens?
Kasus ini bahkan hanya viral selama sehari, disusul dengan terungkapnya kasus kasus korupsi lain yang juga melibatkan politisi PDIP pendukung petahana diantaranya bahkan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, lalu sedikit demi sedikit dihilangkan dari peredaran.
Seperti yang diketahui memasuki masa masa awal kampanye pilpres, tiap kandidat memang membutuhkan suntikan dana untuk menyokong segala kegiatan yang direncanakan, namun sangatlah tidak bijak jika memang harus menggunakan dana haram untuk berkampanye.
Penulis agak bingung kenapa satu bulan terakhir sangat marak OTT KPK yang dilakukan oleh partai pengusung petahana PDIP, apakah KPK murni menjalankan amanat sesuai konstitusi atau ada hal yang disembunyikan di balik penangkapan tersebut?
Mohon maaf apabila tulisan saya agak Suudzon, sebagai warga negara yang awam akan pengetahuan politik tentu saja mencari kebenaran atau penyanggahan harus saya lakukan agar tidak ada atau setidaknya minim kesalahan saya dan orang banyak dalam memilih pemimpin yang jujur, amanah untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan makmur.
