Kecewa dengan kebijakan adanya karcis masuk Universitas Brawijaya, puluhan mahasiswa berdemonstrasi kemarin (7/6).Mereka yang mengatasnamakan‘Gerakan 10.000 Mahasiswa Menolak Karcis Masuk’ memulai aksinya dari gazebo FK (Fakultas Kedokteran), kemudian ke Fakultas Pertanian (FP), lanjut dengan mengelilingi seisi kampus hingga sampai pada depan gedung rektorat UB. “Aksi kami mengelilingi kampus dengan orasi ke setiap fakultas guna menampung masa dari situ,” ujar AR (22),koordinator lapangan aksi ini. AR memulai pergerakan mereka dari dunia maya, karna sebelumnya wacana pergerakan menolak biaya karcis masuk tersebut sudah Booming di jejaring sosial Facebook dengan nama grup ’Gerakan 10.000 Mahasiswa Menolak Karcis Masuk UB’. Aksi ini akan terus berlanjut jika pihak rektorat tidak berkenan menanggapi aspirasi tersebut. “Ini bukanlah realisasi awal, jika pihak rektorat tidak mau mendengarkan aspirasi kita. Maka kita akan terus mengunadang aksi-aksi yang lebih besar lagi, bahkan kita akan mengundang MABA(Mahasiswa Baru) dan akan merealisasikan 10.000 gerakan tersebut,” tegas mahasiswa angkatan 2008 tersebut. Kemudian AR menambahkan, tujuan utama dari pergerakan perdana ini guna membentuk opini dari mahasiswa itu sendiri. “Kita akan membentuk opini bahwa, kita sedang diperah oleh rektorat. Diperah dengan kita masuk ke universitas kita sendiri sebagai rumah kedua kita disini. Kemudian kita membayar dengan SPP mahal, apakah kita tetap dipungut biaya untuk karcis masuk tersebut?,” jelasnya. AR juga menyesalkan kenapa UB tidak bisa seperti Universitas Airlangga dan Universitas Gajah Mada (UGM) yang membebaskan biaya karcis masuk bagi para mahasiswanya. Atas tuntutan tersebut, gerakan inimemberikan solusi yang ditawarkan kepada rektorat. Pertama yaitu membebani karcis masuk warga sekitar yang non-UB. Kemudian membebaskan kepada para seluruh staf, karyawan, dan civitas akademisi UB dengan menunjukan Kartu Identitas yang dipunyai agar lebih efektif tanpa ada kemacetan (jika benar-benar mahasiswa UB). Bisa juga seperti di UGM yang hanya menunjukan KIK (kartu Identitas Kendaraan) bagi para mahasiswanya. AR juga tidak lupa menjelaskan kepada pihak rektorat, tentang para jukir (Juru Parkir) yang tidak jelas statusnya untuk lebih disejahterakan lagi. “Kita telah mencari info-infonya mengenai para jukir, bahwa meraka tidak memiliki status yang jelas dan hanya menerima gaji yang dinilai belum layak sebesar Rp. 780.000. Oleh karena itu, perlu adanya dari pihak rektorat untuk mengkaji ulang sirkulasi pembayaran kepada para jukir, apakah tidak bisa mengambil dari 0,5% dari SPP kita yang setiap semesternya pihak rektorat mungkin mendapatkan miliyaran rupiah dari transaksi tersebut,” tuturnyakembali. Dalam aksi tersebut, sempat para demonstran akan melakukan penurunan setengah tiang bendera merah putih di depan rektorat. Aksi mereka langsung dihalang-halangi pihak keamanan kampus. Kordinator Keamanan UB, Guntur yang langsung turun tangan, berusaha menjelaskan kepada para demonstran agar tidak menurukan bendera merah putih. “Karena bendera merah putih merupakan lambang negara yang harus dihormati,” ujarnya. (gum)