"Demonstrasi 411 yang dilaksanakan pada Jumat (04/11) di patung kuda didepan Istana Negara, menuntut 3 pokok persoalan yang mendasar, yakni soal Melonjaknya harga semobako, soal Hukum yang pengeakannya terkesan lemah dan yang terakhir Meminta Jokowi untuk Legowo Mundur dari Jabatannya sebagai Presiden"
Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) kembali turun jalan dengan menamakan aksi 411, berorasi di patung kuda depan Istana Negara.
Dilansir dari laman kompas.com, aksi 411 berdasarkan catatan polisi yang menerima izin demonstrasi, aksi 411 diperkirakan diikuti oleh 750 orang.
Aksi demonstrasi 411 yang merupakan ormas Islam yang merupakan gabungan dari PA 212 itu kembali melakukan aksi demonstrasi atas kebijakan dan ketidakpuasan atas pemerintahan Presiden Jokowi.
Aksi 411 itu terbilang heroik, pasalnya seharian aksi itu dilakukan didepan Istana dengan meminta Presiden Jokowi Untuk mundur dari Jabatannya, bahkan para demonstran itu sampai sholat Magrib di tengah Guyuran Hujan.
Pada aksi 411 yang di laksanakan oleh Ormas Oslam dengan menamakan diri sebagai Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR), setidaknya ada 3 Tuntutan yang Perlu di cermati.
Pertama Soal kenaikan Harga BBMÂ
Aksi demonstrasi 411 uyang menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM yang cukup besar pengaruhnya terhadap harga pangan, sehingga hal tersebut di anggap kebijakan yang mencekik rakyat.
Kenaikan harga BBM ini menyebabkan meroketnya harga pokok yang memang menjadi kebutuhan masyarakat setiap hari, sehingga Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang merupakan gabungan dari PA 212 melakukan tuntutan tersebut  selama satu hari.
Aksi 411 yang dihadiri sebanyak 750 orang menurut catatan polisi, melakukan aksi ditengah guyuran hujan yang melanda.
Setelah sholat magrib para jamaah aksi 411 akhirnya membubarkan diri, diiringi pembacaan sholawat dan Asmaul Husna.
Kedua Aksi 411 menuntut penegakan hukum di Negeri ini
Aksi demonstrasi 411 yang kerap di anggap aliran kanan, dan terbaca dari kelompok yang disematkan sebagai kelompok radikal itu, melakukan tuntutan soal penegakan hukum yang dianggap lemah bagi para elite, dan tajam bagi rakyat.
Tuntutan soal penegakan hukum di negeri ini, memang tidaklah semudah dengan apa yang menjadi tuntutan para demonstrasi tersebut, sebab hukum yang ada di negeri ini merupakan produk yang disandarkan pada UUD 1945.
Demonstrasi 411 itu memang sebagai sebuah peringatan akan penegakan hukum yang kerap dipermainkan oleh para oligarki, sehingga hukum pun kerap direkayasa.
Ketiga GNPR menuntut Presiden Jokowi Mundur Dari Jabatannya
Tuntutan yang ketiga ini yang sebenarnya cukup menggelitik, sebab tuntutan terhadap Jokowi untuk mundur, didasarkan pada dugaan Ijazah Palsu yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di berbagai platform media sosial.
Menuntut Jokowi Mundur perkara dugaan ijazah Palsu, sebenarnya kurang tepat sebagai bentuk yang argumentatif, sebab Presiden Jokowi sudah membuktikan apa yang menjadi tuntutan para demonstran 411.
Bahkan teman SD, Teman SMP, Teman SMA, dan Rektor UGM sudah menunjukkan Ijazah Asli Presiden Jokowi, bahkan tuntutan penggugat Bambang Tri Mulyono perihal dugaan ijazah apalsu milik presiden Jokowi sudah di cabut.
Alasan yang kurang tepat, jika demonstrasi 411 menuntut presiden Jokowi mundur gegara dugaan ijazah palsu, sebab para demonstran yang menyebut ormas Islam dan mengatasnamakan rakyat secara keseluruhan adalah bagian dari pemantik memanasnya suhu politik di negeri ini.
